Koran Jakarta | September 18 2019
No Comments
Strategi Pembangunan - Disiapkan Aturan soal Alternatif Pendanaan Infrastruktur

Publik Mesti Diajak Bangun Infrastruktur

Publik Mesti Diajak Bangun Infrastruktur

Foto : Sumber: Kemenkeu - KJ/ONES
A   A   A   Pengaturan Font
Strategi pembangunan infrastruktur mesti berlandaskan pada pemerataan. Peran pemerintah jangan terlalu dominan, cukup memfasilitasi melalui peraturan.

 

JAKARTA – Pengadaan infrastruktur di In­donesia dinilai sudah sangat mendesak demi memacu pertumbuhan ekonomi tinggi seperti yang ditargetkan pemerintah. Meski begitu, pe­merintah semestinya juga mengajak dan mem­prioritaskan partisipasi publik atau kelompok masyarakat dalam pembangunan infrastruktur guna mewujudkan pemerataan ekonomi.

Pakar ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang, Munawar Ismail, mengemukakan upaya pengadaan infrastruktur di Tanah Air memang telah mendesak. Tanpa ada pening­katan proyek infrastruktur, lanjut dia, Indone­sia akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan.

“Untuk itu, kerja sama dengan pihak ketiga jelas sangat dibutuhkan. Namun, pemerintah semestinya mendahulukan masyarakat dari­pada swasta, agar terjadi pemerataan ekonomi,” ujar dia, ketika dihubungi, Minggu (28/4).

Menurut dia, Indonesia sekarang bisa di­katakan masih dalam kondisi darurat infra­struktur sehingga pemerintah harus terus berupaya mencukupinya. “Jika tidak ditambah maka pertumbuhan ekonomi kita tidak akan jauh dari kisaran 5 persen,” tukas Munawar.

Dia juga menjelaskan apabila semua proyek infrastruktur hanya mengandalkan anggaran negara maka pemerintah akan terus beralas­an merasa keberatan. Oleh karena itu, untuk mengakselerasi pembangunan, konsekuensi­nya pemerintah mesti mengandalkan utang. “Agar utang tidak terus membebani keuangan negara, ke depan pemerintah mesti melibatkan peran masyarakat. Bisa dengan swasta atau ke­lompok masyarakat,” kata Munawar.

Akan tetapi, dia mengingatkan hendaknya pemerintah memprioritaskan pelibatan kelom­pok masyarakat, karena kalau hanya dengan swasta semua manfaat finansial infrastruktur itu hanya dinikmati swasta. “Jika melibatkan masyarakat, lahan atau tanah yang digunakan bisa diperlakukan menjadi semacam saham. Mereka akan mendapat penghasilan setiap be­berapa waktu,” papar Munawar.

Munawar menegaskan strategi pemba­ngunan infrastruktur mesti berlandaskan pada pemerataan. Artinya, pemerintah jangan ter­lalu dominan, namun cukup memfasilitasi me­lalui peraturan dan kebijakan.

Pemerintah, imbuh dia, juga tidak perlu susah payah membebaskan lahan karena se­lain tidak manusiawi, ini akan menjadi pro­ses pemiskinan rakyat dalam jangka panjang. “Orang yang tidak pernah pegang uang tiba-tiba mendapat ganti rugi akan kaget. Uang­nya dihabiskan tanpa sempat memikirkan kebutuhan jangka panjang. Makanya, peme­rintah perlu memikirkan skema pelibatan ke­lompkok masyarakat,” tukas dia.

Permudah Aturan

Seperti dikabarkan, pemerintah terus ber­upaya memangkas regulasi dan mempermu­dah aturan yang memungkinkan investor swas­ta, baik lokal maupun asing, untuk turut serta dalam pembangunan berbagai proyek infra­struktur strategis nasional, bahkan menyerta­kan modal hingga 100 persen.

Sejak awal tahun lalu, pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (RPP) Hak Pengelolaan Terbatas (Limited Concession Scheme/LCS) sebagai alternatif pendanaan in­frastruktur. Melalui skema ini, investor bisa mendapatkan hak konsesi sebuah proyek infra­struktur dengan jangka waktu tertentu.

LCS diharapkan dapat menghasilkan sun­tikan modal tambahan dari swasta untuk pem­bangunan infrastruktur baru, baik itu sistem kereta api, bandar udara, hingga pelabuhan, tanpa menjual aset negara.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Is­kandar Simorangkir, menjelaskan RPP LCS su­dah diajukan ke Sekretariat Negara dan sedang dalam proses menunggu Kementerian Hukum dan HAM melakukan harmonisasi regulasi an­tar-K/L. “Itu lagi diproses, kita sudah ajukan ke Setneg, nanti kan Kemenkumham akan minta untuk harmonisasi,” ujar dia, belum lama ini.

Iskandar menambahkan kehadiran PP LCS sangat mendesak karena hingga saat ini skema pemberian konsesi terbatas seperti itu belum diatur oleh regulasi pemerintah. SB/Ant/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment