Koran Jakarta | October 16 2018
No Comments
Pemberian Hadiah - Anggaran yang Dipakai Harus Jelas

Publik Diharapkan Makin Berminat Laporkan Korupsi

Publik Diharapkan Makin Berminat Laporkan Korupsi

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Adanya penghargaan kepada pelapor dapat menjadi stimulus untuk masyarakat lebih aktif melaporkan tindak pidana korupsi

 

 

Jakarta - Presiden Joko Widodo berharap partisipasi masyarakat melaporkan kasus korupsi meningkat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Memang ini kan kita menginginkan adanya partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan mengurangi bahkan menghilangkan yang namanya korupsi. Kita ingin ada sebuah partisipasi masyarakat,” kata Presiden seusai menghadiri Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tahun 2018, di Jakarta, Rabu (10/10).

PP yang ditetapkan pada 17 September 2018 itu menyebutkan bahwa penegak hukum yang terdiri atas Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia berhak memberikan maksimal 200 juta rupiah bagi masyarakat yang melaporkan kasus korupsi kepada penegak hukum.

Adapun untuk mekanismenya sudah diatur oleh lembaga terkait. “Nanti mekanismenya, saya kira akan diatur kementerian atau nanti setelah ditindaklanjuti, bisa tanya menteri keuangan. Kita ingin memberikan penghargaan, apresiasi kepada masyarakat melaporkan tindak kejahatan luar biasa itu,” tegas Presiden.

Dalam Pasal 13 Ayat (1) PP itu disebutkan bahwa masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan. Ayat 2 menyatakan penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada (a) masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi atau (b) Pelapor.

Selanjutnya pada Ayat 3 dikatakan penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan dalam bentuk (a) piagam; dan/atau (b) premi. Dalam Pasal 16 disebutkan penegak hukum mempertimbangkan paling sedikit (a) Peran aktif pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi; (b) Kualitas data laporan atau alat bukti; dan (c) Risiko faktual bagi pelapor.

 

Memperkuat LPSK

 

Di tempat terpisah, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai, menuturkan PP 43 Tahun 2018 itu memperkuat peran LPSK. Apalagi dalam salah satu pasalnya menyebutkan LPSK berperan melakukan perlindungan hukum kepada masyarakat yang melaporkan tindak pidana korupsi, bekerja sama dengan penegak hukum.

“Hal ini sebenarnya sudah diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi adanya PP ini akan memperkuat dasar hukum pemberian perlindungan hukum bagi pelapor korupsi oleh LPSK,” kata Semendawai. Semendawai menilai adanya penghargaan kepada pelapor dapat menjadi stimulus untuk masyarakat lebih aktif melaporkan tindak pidana korupsi.

Dia mengatakan PP 43 Tahun 2018 memperjelas PP 71 Tahun 2001 yang mengatur pelapor korupsi diganjar penghargaan, tetapi tidak disebutkan angka imbalannya maksimal 200 juta rupiah.

Namun, menurut Semendawai, yang masih menjadi permasalahan ke depan adalah anggaran yang digunakan untuk membayar premi tersebut, sementara PP 43 Tahun 2018 mengatur anggaran premi ditetapkan di instansi masing-masing seperti KPK, kejaksaan maupun kepolisian.

“Hal ini diharapkan diperjelas sehingga bisa dieksekusi. Jadi tidak ada kebingungan siapa pihak yang akan membayarkan penghargaan tersebut,” ujar Semendawai. 

 

fdl/Ant/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment