Koran Jakarta | March 27 2019
No Comments
Direktur Indikator Politik, Burhanudin Muhtadi, tentang Gaya Kampanye Pasangan Calon Presiden

Publik Belum Mendapatkan Sajian Bermutu yang Ditawarkan Kedua Paslon

Publik Belum Mendapatkan Sajian Bermutu yang Ditawarkan Kedua Paslon

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Politik saling serang dengan memobilisasi isu tertentu adalah cara paling instan untuk meningkatkan elektoral. Namun, strategi politik seperti ini bakal menurunkan tingkat partisipasi masyarakat sehingga para kandidat perlu menyudahinya.

 

Gaya komunikasi politik kandidat calon pres­iden dalam Pilpres 2019 juga akan menjadi poin penting dalam menggaet pemilih.

Gaya komunikasi tersebut dapat memengaruhi pesan-pesan yang dibawa oleh para calon untuk menarik perhatian publik. Untuk mengupas hal itu, Koran Jakarta mewawancarai Direktur Indikator Politik, Burhanudin Muhtadi, di Jakarta. Berikut isi wawancaranya.

Apa tanggapan Anda terkait strategi kampanye kedua kandi­dat capres yang terkesan saling serang?

Ya, ini terus terang jauh dari harapan publik. Kami berharap kampanye yang mencerdas­kan publik. Tetapi tiga bu­lan kampanye, kita belum mendapatkan sajian yang bermutu terkait proposal kebijakan yang akan ditawar­kan kedua paslon.

Jadi, sebenarnya ini merugikan semua, tetapi yang paling merugi adalah pemilih karena pemilih kehilangan kesempatan untuk melihat suatu sajian kampa­nye yang bermutu.

Strategi seperti apa yang hendaknya dilakukan capres?

Sebenarnya media punya tanggung jawab moral untuk bisa membawa kampanye pileg maupun pilpres ke arah yang lebih mencerdaskan. Bagaimana ceritanya, media tidak memberitakan kampanye yang tidak bermutu.

Saya sendiri pun ketika diundang oleh salah satu program acara televisi jika tidak bermutu, saya tidak akan datang. Tetapi saya juga heran, karena di salah satu stasiun televisi ada program dua arah yang menampilkan kedua timses dari dua kandidat yang saling se­rang. Nah, di sini saya punya jalan keluar di mana selera publik suka yang tidak bermutu.

Lalu, apa yang harus di­lakukan media?

Jadi, kalau kita mengikuti selera itu, sama saja media mengikuti permintaan pe­milih yang ingin tayangan seperti itu. Harusnya, media memaksa pemilih dengan menawarkan pro­gram yang menayangkan kebijakan kedua timses masing-masing, misal membenturkan kedua program dari visi-misi kedua kandidat, namun ada sesi diskusi untuk membedah itu.

Terkait media, ada beberapa lembaga survei yang menampil­kan hasil-hasil yang berbeda di media, bagaimana?

Paling utama sebenarnya mengecek apakah lembaga survei yang merilis survei berada di bawah kelembagaan asosiasi lembaga survei atau tidak, yakni Perhimpu­nan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

Tidak semua lembaga survei yang merilis tidak men­jadi bagian dari asosiasi itu yang ketika mengeluarkan rilis diaudit metodologinya. Ada audit forensik dan semacamnya.

Nah, repotnya adalah mau menjadi bagian dari asosiasi atau tidak itu sepertinya publikasi media sama saja, yang penting hasilnya sama saja. Padahal kalau menjadi bagian dari aso­siasi, jika merilis hasil survei yang tidak kredibel itu bisa dipecat dan diumumkan kepada masyarakat. Jadi, sepertinya media termasuk juga tidak memberi reward and punishment.

Menurut Anda, elektabili­tas kedua kandidat pascadebat seperti apa?

Nah itu repotnya, saya belum melakukan survei untuk menguji efek debat, tetapi bagaimana efek debat pada Pemilu 2014, itu ada. Misal, Pak Jokowi ketika itu mengal­ami kenaikan ketika debat capres, penampilannya melampui ekspe­ktasi publik makanya efeknya besar.

Debat juga menjelaskan kenaikan elektabilitas Anies Baswedan di DKI Jakarta dan Khofifah Indar Parawansah di Jawa Timur. Namun, itu tidak berlaku di pilgub Sumatera Utara di mana meski keliatannya kalah debat, Edy Rahmayadi tetap menang. rama agusta/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment