Koran Jakarta | August 18 2017
No Comments
Pengawasan Anggaran

Proyek Tak Capai Target Harus Diperingatkan

Proyek Tak Capai Target Harus Diperingatkan

Foto : KORAN JAKARTA/HENRI PELUPESSY
A   A   A   Pengaturan Font

SEMARANG - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah (Jateng) meminta para pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk memberikan surat peringatan (SP) kepada para pelaksana proyek mendekati akhir tahun ini.Peringatan ini berlaku untuk kontrak kritis yang progressnya masih jauh dari target.

“Secara prosedur hal ini harus dilakukan dengan peringatan dulu jika keterlambatannya lebih dari 10 persen. Mekanisme peringatan ini harus dilakukan sebelum benar-benar dilakukan pemutusan kontrak atau dibuatkan anggaran baru.

Toleransi waktu bisa saja diberikan, namun tetap ada denda yang dijatuhkan,” kata Kabid Pengawasan Kegiatan Instansi Pemerintah Pusat BPKP Jateng, Uripto, di Semarang, Selasa (6/12).

Uripto menyampaikan itu pada kegiatan prime mover peran serta aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dalam melakukan review pelaksanaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan, di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Semarang.

PPK, tambah Uripto, harus memastikan apakah dengan diperpanjang maka penyedia jasa sanggup, tentu saja dengan melihat kapasitas dan kemampuannya.

Termasuk juga perhitungan dan pencairan jaminan pembayarannya. Jika keterlambatannya lebih dari 10 persen, sementara waktunya sudah semakin mepet tugas PPK mengingatkan.

Beri Pencerahan

Sementara itu, Kepala Kejati Jateng, Sugeng Pudjianto, meminta BPKP memberikan pencerahan terkait siapa yang harus bertanggung jawab dalam suatu proyek jika tidak sesuai bestek atau RAB.

Kegiatan prime mover sebagai penggerak utama ini diharapkan menjadi cara untuk menyamakan persepsi terkait pertanggungjawaban dan optimalisasi kinerja di internal kejaksaan.

“Jika suatu proyek terlambat siapa yang paling bertanggung jawab. Apakah kuasa pengguna anggaran (KPA), PPK atau bendahara atau panitia pengadaan.

BPKP juga harus jelas dalam penghitungan kerugian negara jangan menggantung nasib orang,’’ kata Sugeng didampingi Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jateng, J Hendrik P.


Menurut Uripto, penyidik harus memastikan dan mengidentifikasi siapa yang lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kelalaian itu ada di tataran atau tahapan mana sehingga penyebabnya ini harus benar-benar diidentifikasi.

Pada prinsipnya, seorang PPK akan melakukan tindakan pengelolaan keuangan sehingga harus memahami betul bagaimana alur pengeluarannya.

‘’Bisa salah di pemaketannya saat persiapan lelang atau dalam pelaksanaannya, misalnya pakai bendera orang lain atau speknya berbeda. Di tataran mana kesalahan itu yang harus diidentifikasi,’’ ujar Uripto.

Asisten Bidang Pengawasan Kejati Jateng, Timbul Tamba, menambahkan satuan kerja dalam tugasnya memiliki tanggung jawab sangat berat. SM/N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment