Koran Jakarta | December 16 2018
No Comments
Proyek Pembangkit I 80% dari Proyek Infrastruktur Listrik 35 Ribu MW Diserahkan ke Swasta

Proses Tender Harus Transparan

Proses Tender Harus Transparan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Pemilihan pemenang tender proyek pembangkit listrik harus dipilih berdasarkan kemampuan finansial dan juga harga offtaker sehingga jangan sampai nanti ke depan mangkrak proses pembangunannya.

Jakarta – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN harus lebih transparan lagi dalam pemberian tender ke perusahaan swasta guna menghindari semakin banyaknya proyek pembangkit yang mengalami masalah seperti PLTU Riau I. Tranparansi itu penting untuk menjamin agar megaproyek yang dicanangkan pemerintah bisa terealisasi.

Direktur Eksekutif Energi Wacth, Mamit Setiawan, menyebutkan pemberian 80 persen dari megaproyek pembangunan pembangkit berkapasitas 35 ribu megawatt (MW) ke swasta itu memang sudah tepat agar tidak terlalu membebani keuangan PLN. Dalam hal ini, PLN hanya sebagai offtaker saja, sedangkan terkait harga, bisa disesuaikan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Potensi terjadinya penyimpangan ataupun permainan terkait dengan penunjukan atau tender independent power producer (IPP) tersebut sangat mungkin terjadi atau bahkan sudah terjadi,” ujarnya di Jakarta, Kamis (6/12).

Bahkan saat ini, hampir rata-rata IPP yang ikut dalam proyek 35 MW berasal dari Tiongkok. Investornya menggandeng pihak lokal. Karena itu, proses penunjukan pemenang tender harus benar-benar transparan.

PLN saat proses pengadaan harus bener-benar memastikan bahwa semua prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan dan kaidah Good Corporate Governance. “Pemilihan pemenang harus dipilih berdasarkan kemampuan finansial dan juga harga offtaker. Jangan sampai nanti ke depan mangkrak proses pembangunannya,” tegas Mamit.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Pekerja PLN, Jumadis Abda, mengakui dominasi swasta dalam sejumlah proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam program 35.000 MW membantu keuangan PLN. Namun, dia memperingatkan kondisi itu di sisi lain juga bisa berisiko.

Kebutuhan riil sesuai hitungan hanya sekitar 20.000 MW. Artinya, PLN harus menanggung kelebihan produksi dari swasta tersebut yang dibayar dalam mata uang dolar. “Parahnya lagi, akibat penggunaan dollar yang berlebihan membuat nilai tukar rupiah semakin terpuruk dan mendorong defisit transaksi berjalan semakin melebar,” kata Jumadis.

Disebutkan Jumadis, biaya operasional PLN saat ini bisa menembus 300 trilliun rupiah. Sementara akibat pasokan yang berlebihan dan skema take or pay diberlakukan, maka kelebihan pasokan tersebut tetap harus dibayar oleh PLN.

Dengan kondisi ini, secara otomatis akan menggerus keuangan PLN. Terbukti, hingga triwulan III-2018, kerugian PLN mencapai 18,48 triliun rupiah. Kerugian PLN akan semakin membengkak hingga akhir tahun ini lantaran tidak ada kenaikan tarif listrik.

Libatkan Aparat

Sementara itu, Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmi Radi, berpendapat untuk mencegah potensi suap dan korupsi, sejak perencanaan, implentasi dan monitoring sebaiknya pemerintah dan PLN melibatkan komisi pemberantasan korupsi (KPK). Hal itu demi mencegah moral hazard.

Selain itu, pemerintah dan PLN perlu memfasilitasi perizinan, pembebasan lahan, dan penyediaan infrastruktur, serta jaminan ketersediaan energi primer dibutuhkan pembangkit. “Tanpa semua upaya tersebut, proyek 35.000 MW akan tersandung kasus korupsi, lambat dalam pembangunan pembangkit, serta tidak dapat dioperasikan sehingga tidak tercukupinya energi primer,” tutup Fahmi.  ers/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment