Proses Kaderisasi di Parpol Kurang Berjalan | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 10 2019
No Comments
Transfer Kader Partai

Proses Kaderisasi di Parpol Kurang Berjalan

Proses Kaderisasi di Parpol Kurang Berjalan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta – Pengamat politik Universitas Al-Azhar Jakarta Ujang Komarudin mengatakan, internal parpol merancang strategi dengan merekrut politisi yang sudah jadi dan artis yang terkenal. Cara ini diharapkan mampu menembus 4 persen ambang batas parlemen. Menurut Ujang, transfer politisi ke partai lain merupakan hal biasa.

Membuat semakin menjamurnya artis yang direkrut menjadi caleg dan politisi partai lain yang ditawari untuk pindah menjadi caleg. “Tidak ada yang melarang, sah-sah saja. Makanya wajar Nasdem menerapkan cara tersebut,” ujar Ujang Komarudin saat dihubungi di Jakarta, Minggu (22/7). Ujang menilai, proses kaderisasi parpol tidak berjalan dengan baik.

Di sisi lain, pesta demokrasi di Indonesia, seperti pilkada, pemilu legislatif, dan pemilu presiden membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Fenomena ini ungkap Ujang juga menunjukkan kegagalan partai dalam melakukan kaderisasi. Dia khawatir biaya transfer politisi tersebut melanggengkan praktik korupsi.

Oleh karena itu tambah Ujang, Bawaslu harus turun tangan memberikan pengawasan. “Kalau proses kaderisasi partai terus seperti itu, maka yang dibutuhkan partai saat ini lebih ke figur yang populer dan banyak uangnya saja,” terangnya. Direktur Centre Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menegaskan, kepindahan caleg dengan menggunakan iming-iming uang tidak sehat bagi kehidupan demokrasi dalam negeri. Bursa transfer caleg bukan karena kecapakan dan program kerja yang diusung.

Tapi lebih kepada ketenaran calon yang bisa menyedot perhatian publik. Ia berpendapat, kader internal yang punya potensi akan tenggelam. Tergusur oleh sistem partai yang kurang baik. Uchok menduga artis maupun politisi kutu loncat hanya ingin mencari uang saja. Tidak memperdulikan akan menang atau tidak saat pemilihan.

Seharusnya, dalam menentukan partai baru harus dilandasi dengan alasan yang kuat. Misal kesamaan ideologi atau visi dan misi. “Kalau ini karena tergiur uang yang ditawarkan parpol. Siapa yang tidak tergoda kalau disodori uang banyak,” ungkapnya. Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Bawaslu Abhan saat ditemui di Belitung dalam rangka Press Gathering Media, Sabtu (21/7) menjelaskan, bahwa pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan apabila ditemukan pencalonan atau transfer kader antar parpol yang dilatar belakangi oleh sejumlah uang.

Bila ditemukan adanya indikasi politik uang (money politics) dalam transfer politik tersebut, Bawaslu tidak bisa menindak berdasarkan inisiatif temuan tanpa adanya laporan masyarakat. Laporan yang masuk ke Bawaslu nantinya akan dikaji oleh tim pengkaji di Bawaslu guna memastikan apakah laporan tersebut benar terbukti atau tidak.

“Kalau ada laporan ke kami, akan kami telusuri dan akan kami tindak lanjuti,” tegasnya. Seperti diberitakan, sejumlah bakal calon anggota legislatif jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 diketahui merupakan bekas kader partai lain. Isu bayaran uang menyertai kepindahan kader tersebut, terutama dalam proses pindahnya artis Lucky Hakim dari Partai Amanat Nasional (PAN) ke Partai Nasional Demokrat (NasDem). Uang bayaran yang dibutkan Lucky mencapai lima miliar rupiah. rag/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment