Koran Jakarta | September 15 2019
No Comments
Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, Terkait Rencana Amendemen UUD 1945

Proses Amendemen UUD 1945 Masih Panjang dan Tidak Sederhana

Proses Amendemen UUD 1945 Masih Panjang dan Tidak Sederhana

Foto : ANTARA/Hafidz Mubarak A
Zulkifli Hasan
A   A   A   Pengaturan Font
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2014-2019 secara resmi telah memberikan rekomendasi kepada MPR periode berikutnya untuk amendemen terbatas UUD 1945. Amendemen untuk membahas sistem perencanaan pembangunan nasional model Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa alasan utama perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN mengingat negara seluas dan sebesar Indonesia memerlukan haluan sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Haluan yang dimaksud, lanjut dia, disusun secara demokratis berbasis kedaulatan rakyat, disertai landasan hukum yang kuat.

Untuk mengupas hal tersebut lebih lanjut, Koran Jakarta mewawancarai Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, usai peringatan Hari Konstitusi, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (18/8). Berikut kutipannya.

Anda meyebutkan bahwa GBHN merupakan salah satu rekomendasi MPR untuk dibahas di periode berikutnya, bisa dijelaskan?

Jadi, GBHN itu rekomendasi MPR RI 2009-2014. Nah, kami MPR 2014-2019 membahas itu, rekomendasi yang lama. Banyak yang kita bahas, salah satu hasil kesimpulannya perlunya kita semacam garis-garis besar haluan negara yang sifatnya itu filosofis, bukan detail. Contohnya, ekonomi yang dijiwai itu pasal 33, kesetaraan dan keadilan. Jadi filosofis, ideologis saja, diperlukan bagaimana arah Indonesia 25 tahun, 50 tahun, 75 tahun, atau 100 tahun mendatang. Detailnya, itu bisa nanti dibuat oleh kandidat presiden. Itu yang kita sepakati.

Lalu, seperti apa modelnya?

Nah sekarang sudah ada, bentuknya ada, sedang di Badan Pengkajian MPR RI. Nanti, akhir Agustus kita akan rapat memfinalkan bahan itu. Nanti setelah disepakati, pada tanggal 27 September kita akan rapat paripurna terakhir MPR masa sidang akhir masa jabatan. Itu nanti diputuskan dalam rapat paripurna MPR itu. Jadi dulu direkomendasi saja, sekarang ada bahan, ada bukunya. Itu nanti diserahkan kepada MPR periode mendatang.

Berarti, MPR RI periode berikutnya wajib meneruskan pembahasan GBHN?

Ya dibahas yang akan datang. Bagaimana nanti, jadi apa tidak, pada akhirnya MPR itu kan lembaga politik, pada akhirnya nanti keputusan politik. Keputusan politik MPR yang akan datang, apakah akan diteruskan atau tidak, itu keputusan politik, tidak bisa pimpinan dan orang perorang. Caranya, tiga seperempat anggota MPR RI nanti yang harus setuju.

Jadi dari seluruh anggota MPR yang jumlahnya hampir 700 orang, sekitar 570 orang harus setuju, baru bisa diteruskan. Jadi masih panjang prosesnya, tidak bisa sederhana.

Akan tetapi, ada kekhawatiran amendemen melebar, seperti mengembalikan presiden sebagai mandataris MPR, bagaimana pendapat Anda?

Oh tidak, itu kan amendemen terbatas. Kalau misalnya mau presiden dikembalikan sebagai mandataris MPR, nanti diulang lagi pembahasannya. Menurut pasal 37 UUD 1945, amendemen tidak bisa sekaligus. Jadi hanya satu saja yang bisa di amendemen. Makanya, amendemen terbatas mengenai GBHN, titik, gak boleh yang lain.

Lalu, komitmen MPR RI agar pembahasan amendemen tidak melebar?

Ini bukan soal komitmen, ini dari awal lagi. Ini menurut pasal 37 UUD 1945. Jadi, kalau mau melebar, kalau mau menambah lagi boleh, bukan tidak boleh. Tapi, mulai dari awal lagi, usulan lagi, dibahas lagi, akhirnya keputusan politik juga.

Berarti, kesepakatan MPR RI tetap pada GBHN?

Iya, satu itu saja, terbatas. Makanya, namanya amendemen terbatas. Kalau mau yang lain-lain mulai dari awal lagi. Jadi panjang lagi itu, belum tentu 10 tahun kelar. 

 

trisno juliantoro/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment