Koran Jakarta | October 21 2017
No Comments

Program USO Butuh Perbaikan

Program USO Butuh Perbaikan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Program mulia Universal Service Obligation (USO) ditujukkan guna mempercepat pembangunan infratruktur telekomunikasi untuk mendukung digitalisasi. Namun penggunaan dana dan implementasi USO dinilai belum maksimal sehingga perlu dilakukan perbaikan. Berikut pendapat Presiden Direktur/Chief Executive Officer PT XL Axiata Tbk (EXCL), Dian Siswarini, tentang USO.

Bagaimana XL memandang USO?

Menurut kami USO merupakan program yang baik dan memberikan banyak manfaat khususnya terhadap masyarakat yang berada di wilayah-wilayah dengan kategori 3T (terluar, terjauh, terdepan). Melalui program USO dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Namun, memang masih ada beberapa kelemahan, terutama dari sisi implementasi mengingat dana USO yang terkumpul sampai saat ini sangat besar tetapi dalam penggunaannya belum dapat di implementasikan secara maksimal.

Sehingga kami mengusulkan agar perlu dievaluasi kembali besaran kontribusi USO yang saat ini sebesar 1,25 persen dari pendapatan kotor dapat diturunkan besarannya yang lebih proporsional terhadap kondisi industri telekomunikasi.

Ada yang usul agar dana USO yang mencapai 2 triliun rupiah per tahun dikembalikan ke operator?

Kami sangat setuju dengan usul bahwa dana USO dikembalikan ke operator, hal ini dapat membantu operator agar dapat mengoptimalisasikan pembangunan broadband, khususnya kawasan Indonesia Timur dengan mengacu pada program Rencana Pita Lebar Indonesia.

Sebaiknya juga dana USO tidak dikonsentrasikan untuk pembangunan telekomunikasi yang berbasis layanan legacy (teleponi dasar dan SMS) namun bisa juga dioptimalkan untuk pembangunan telekomunikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi khususnya teknologi digital.

Bagaimana dengan penggunaan dana USO untuk pengembangan startup dan pengembangan jaringan tulang punggung Palapa Ring paket Tengah?

Saat ini penggunaan sana USO untuk startup masih memerlukan aturan main yang jelas. Sementara di sisi lain, untuk saat ini pengembangan dan percepatan jaringan broadband masih memerlukan dana yang tidak sedikit. XL sendiri telah membangun di Maluku (Ambon), Sumbawa, Bima, Lombok, Kupang, Papua dan Papua Barat.

Kami berharap subsidi bisa dalam bentuk open akses dan tidak ada diskriminasi harga dalam penggunaan jaringan hingga wilayah terpencil. Kami akan terus membangun di seluruh kawasan Indonesia termasuk wilayah yang secara ekonomi kurang (pelosok) sesuai dengan ijin penyelenggaraan yang kami miliki, namun mengingat investasi untuk membangun wilayah pelosok yang sangat besar, kami juga harus mempertimbangkan untuk membangun dengan mempertimbangkan skala prioritas bisnis. haryo bruno/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment