Koran Jakarta | October 21 2019
No Comments
Perhutanan Sosial

Program Hutan Sosial untuk Atasi Kemiskinan

Program Hutan Sosial untuk Atasi Kemiskinan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Perhutanan sosial merupakan program prioritas pemerintah untuk meningkat­kan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, mengurangi konflik per­masalahan lahan di masyara­kat. Ke depannya program per­hutanan sosial bisa membantu mengatasi kemiskinan.

“Pemerintah pada periode 2015-2019 mengalokasikan ka­wasan hutan melalui program perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare,” kata Direktur Jen­deral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Bambang Supriyanto, di Jakar­ta, Senin (17/6).

Sebelumnya, soal program perhutanan sosial ini juga men­jadi bahan dialog media di Pon­tianak, Kalimantan Barat, pada Jumat (14/6). Bambang men­jelaskan, sebagaimana nomen­klatur pada Permen LHK No 83/2016 bahwa perhutanan so­sial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hu­kum adat.

Masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan­nya, ke­seimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Ke­masyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemi­traan Kehutanan.

Wujudkan Keadilan Sosial

Pemerintah, lanjut Bam­bang, pada periode 2015-2019 menetapkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) revisi III seluas 13,8 juta hektare. Ini dilakukan dengan harapan program tersebut dapat mewujud­kan keadilan sosial bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hu­tan, serta menimbul­kan kesadaran masyara­kat dalam menjaga kelestar­ian sumber daya hutan.

Menurut Bambang, pembe­rian akses kelola hutan kepada masyarakat melalui perhutanan sosial sudah mencapai seluas 3,09 juta hektare. Itu dengan melibatkan lebih dari 679 ribu keluarga atau telah memberi manfaat kepada sekitar 2,7 juta jiwa masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Untuk wilayah Kalimantan, tambah Bambang, mencapai 846.164,14 hektare dengan jumlah unit SK sebanyak 521 unit SK untuk 83.821 keluarga. Khusus wilayah Provinsi Kali­mantan Barat akses kelola per­hutanan sosial telah mencapai 378.305,05 hektare dengan jum­lah unit SK sebanyak 131 unit SK untuk 38.847 keluarga.

Pemerintah dan stakeholder lain, tambah Bambang, juga memberikan fasilitasi kepada masyarakat untuk mengem­bangkan kelembagaan, pe­ngembangan usaha, bantuan alat ekonomi, akses modal dan pasar. Hal itu dilakukan agar mereka menjadi mandiri dan bisa terbentuk klaster-klaster usaha berbasis desa.

Terkait hutan adat, tambah Bambang, untuk pertama kalin­ya sepanjang sejarah kemerde­kaan Indonesia, pemerintah Indonesia memberikan pengakuan resmi tentang masyara­kat hukum adat dan hutan adat sebagai pengejawantahan UUD 1945 Pasal 18B. Hal itu diwujudkan dengan penyerahan SK pengakuan dan pencantuman hutan adat yang pertama kali diserahkan Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2016 sampai dengan 2018 di Istana Negara sebanyak 33 unit seluas sekitar 17.323 hektare.

sur/N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment