Koran Jakarta | October 22 2018
No Comments
Kemandirian Energi I Pertamina Perlu Percepat Penyelesaian Pembangunan 6 Kilang Baru

Produksi Migas Harus Ditingkatkan

Produksi Migas Harus Ditingkatkan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Jumlah kilang minyak perlu ditambah, sebab jika tidak, Indonesia bakal rentan terhadap krisis energi, mengingat impor minyak telah dikurangi.

 

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi langkah pemerintah mengurangi impor minyak dan gas (migas) dengan membatasi ekspor komoditas tersebut. Namun, langkah itu dinilai hanya akan efektif untuk jangka pendek, bukan dalam jangka panjang. Karena itu, pemerintah melalui PT Pertamina diminta meningkatkan produksi minyak mentah di dalam negeri.

Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi, meminta Pertamina memperbanyak pengeboran dan eksplorasi migas. Peraturan pemerintah yang mewajibkan semua Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKK S) menawarkan hasil produksinya ke Pertamina diakuinya sudah tepat karena bakal mengurangi ekspor minyak mentah.

“Hanya itu tidak untuk jangka panjang. Untuk mengurangi impor minyak perlu diperbanyak pengeboran dan eksplorasi. Bangun kilang,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (12/9).

Ditegaskannya, jumlah kilang minyak di RI sampai saat ini tidak kunjung bertambah. Jika tak ditambah bakal sangat rentan, soalnya impor minyak telah dikurangi. Dirinya mendorong Pertamina segera menyelesaikan pembangunan enam kilang baru yang tengah dalam proses. Kurtubi mengharapkan perusahaan berpelat merah itu mengoptimalkan kilang yang ada.

Seperti diketahui, pemerintah dan Pertamina berupaya mengurangi impor minyak. Hal itu sekaligus untuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Pasalnya, defisit neraca transaksi berjalan memicu pelemahan rupiah disumbang oleh sektor migas.

Pemerintah pun telah mewajibkan KKK S menawarkan produksi minyaknya kepada Pertamina. Hal itu dimaksudkan agar kebutuhan minyak di dalam negeri diutamakan bagi kebutuhan domestik sehingga meningkatkan kemandirian energi nasional.

Keterbatasan produksi di dalam negeri selama ini memaksa pemerintah untuk mengimpor minyak 400 barel per hari(bph). Dengan aturan tersebut, Pertamina memborong minyak sebanyak 225 ribu bph sehingga mampu menurunkan 60 persen impor.

 

Prioritaskan Domestik

Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, menegaskan semangat diterbitkannya peraturan yang mulai berlaku sejak 5 September lalu ialah memprioritaskan produksi minyak dalam negeri untuk kebutuhan dalam negeri.

“Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018, yang di dalamnya menyatakan bahwa para KKKS wajib menawarkan produksi mereka kepada Pertamina dengan harganya sesuai dengan kelaziman bisnis atau bisnis to bisnis,” ungkap Arcandra.

Kewajiban untuk menawarkan hasil produksi kontraktor dan afiliasinya, lanjut Arcandra, dilaksanakan paling lambat tiga bulan sebelum dimulainya periode rekomendasi ekspor untuk seluruh volume Minyak Bumi bagian Kontraktor. Hal ini tercantum dalam pada Pasal 3 Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018.

VP Coorporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito, mengatakan pihaknya akan membeli minyak dari KKKS sesuai dengan mekanisme pasar dan sesuai dengan harga pasar yang berlaku.

“Harapannya, dengan skema ini Pertamina bisa berhemat, karena tidak menghitung lagi biaya transportasi kapal. Soalnya, bila mengimpor minyak biaya angkut kapal juga dihitung. Kilang kita juga bisa menampung minyak mentah hasil produksi KKKS,” pungkas Adiatma. 

 

ers/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment