Koran Jakarta | September 22 2018
No Comments
Kemandirian Energi I KKKS Diwajibkan Tawarkan Produksi Minyaknya kepada Pertamina

Prioritaskan Migas untuk Domestik

Prioritaskan Migas untuk Domestik

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Untuk menekan impor migas dan penurunan cadangan devisa, pemerintah mewajibkan KKKS setor produksi minyaknya ke Pertamina.

 

Jakarta – Pemerintah mewajibkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menawarkan produksi minyaknya kepada PT Pertamina (Persero). Hal itu dimaksudkan agar kebutuhan minyak di dalam negeri diutamakan bagi kebutuhan domestik sehingga meningkatkan ketahanan energi nasional.

Untuk itu, pemerintah menerbitkan regulasi berupa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.

Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, menegaskan semangat diterbitkannya peraturan yang mulai berlaku sejak 5 September lalu adalah memprioritaskan produksi minyak dalam negeri untuk kebutuhan dalam negeri. “Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018, yang di dalamnya menyatakan bahwa para KKKS wajib menawarkan produksi mereka kepada Pertamina dengan harganya sesuai dengan kelaziman bisnis atau bisnis to bisnis,” ungkap Arcandra di Jakarta, Senin (10/9).

Kewajiban untuk menawarkan hasil produksi kontraktor dan afiliasinya, lanjut Arcandra, dilaksanakan paling lambat tiga bulan sebelum dimulainya periode rekomendasi ekspor untuk seluruh volume Minyak Bumi bagian Kontraktor. Hal ini tercantum dalam pada pasal 3 Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018.

Dia menambahkan, seluruh KKKS sudah menyatakan kesediaanya menjual hasil produksi crude bagian mereka kepada Pertamina.

“Sepengetahuan saya, semuanya willing untuk menjual ke dalam negeri. Saya sudah mengumpulkan KKKS yang besar semua dan mereka menyatakan kesediannya. Mungkin ada B to B-nya seperti apa harganya, silakan berhubungan langsung dengan Pertamina,” tambahnya.

Pada Pasal 5 disebutkan bahwa Pertamina dapat melakukan penunjukan langsung Kontraktor untuk pembelian Minyak Bumi bagian Kontraktor. Atas penunjukan langsung itu Pertamina dapat mengadakan kontrak jangka panjang selama 12 (dua belas) bulan.

Beleid tersebut juga menyatakan setelah dilakukan negosiasi antara Kontraktor atau Afiliasinya dengan Pertamina dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi, Pertamina dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi wajib melaporkan hasil negosiasi kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.

Langkah ini dinilai bisa menghemat cadangan devisa dari kebergantungan impor minyak sehingga dapat menyeimbangkan devisa dan nilai tukar.

 

Sektor Minerba

Selain membenahi sektor migas, ESDM juga menata ulang sektor mineral dan batu bara (minerba) dengan mewajibkan seluruh pelaku industri minerba melakukan transaksi hasil ekspor menggunakan rekening bank domestik. Tujuannya demi mengembalikan seluruh hasil penjualannya ke dalam negeri sekaligus memperkuat devisa negara.

“Spirit-nya harus masuk rekening bank devisa nasional yang mendapat otoritas dari Bank Indonesia itu saja,” jelas Direktur Jenderal Minerba, Bambang Gatot Ariyono.

Ada enam kriteria yang wajib menjalankan keputusan pemerintah tersebut, yaitu para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan.

Dalam proses pembayaran hasil ekspor minerba, perusahaan harus juga menggunakan Letter of Credit (LOC).

 

ers/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment