Koran Jakarta | September 18 2019
No Comments
Pengumuman Pemilu

Presiden Minta Tidak Berbuat yang Aneh-aneh

Presiden Minta Tidak Berbuat yang Aneh-aneh

Foto : ANTARA/APRILLIO AKBAR
BERSAMA GOLKAR - Presiden Joko Widodo, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua DPR Bambang Soesatyo, saat menghadiri acara Buka Puasa Bersama Partai Golkar, di Jakarta, Minggu (19/5).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Presiden Joko Widodo minta kepada semua pihak tidak melakukan hal yang aneh-aneh saat Komisi Pemi­lihan Umum (KPU) mengumumkan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2019 pada 22 Mei 2019. Presiden ingin semuanya mengikuti konstitusi yang telah ditetapkan di Indonesia.

“Kalau tidak puas, namanya kalah pasti enggak puas. Enggak ada yang namanya kalah terus puas, enggak ada. Kalau ada kecurangan, lapor ke Bawaslu. Kalau sengketa besar, sampaikan kepada MK. Ini kan mekanisme konsti­tusi, menurut undang-undang yang sudah disepakati ber­sama di DPR, semua fraksi ada, semua partai ada. (Jadi) Ja­ngan aneh-anehlah,” ucap Presiden usai menghadiri buka puasa bersama Partai Golkar, di Jakarta, Minggu (19/5).

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat dimin­tai tanggapan mengenai pengumuman hasil pilpres yang akan dilakukan oleh KPU pada 22 Mei 2019 mendatang. Pada tanggal tersebut, menurut rencana akan dilakukan aksi oleh kelompok yang merasa tidak puas dengan hasil Pilpres 2019 ini dengan seruan people power.

“Ya, seharusnya mekanisme konstitusional itu yang ha­rus diikuti. Kita buat fondasi dengan berdemokrasi itu ha­rus diikuti,” tegas Presiden.

Presiden menjelaskan bahwa proses demokrasi berupa pemilihan umum di Indonesia ini bukan hanya sekali dige­lar. Bahkan, semua proses yang dilakukan juga sudah jelas melaui perundang-undangan yang disepakatinya.

“Pada 17 April lalu, rakyat sudah berkehendak, sudah me­mutuskan, setelah itu ada proses penghitungan. Proses se­mua diikuti, proses demokrasi seperti ini. Nanti kalau sudah dihitung, siapa menang sudah jelas, ditetapkan, itulah kepu­tusan penyelenggara pemilu yaitu KPU,” tutup Presiden.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Har­tarto, mengatakan bahwa Partai Golkar harus menjadi yang terdepan dalam melawan mereka yang tidak mengingin­kan kemajuan, malah menjerumuskan bangsa dalam per­pecahan. “Dalam sejarah people power di Indonesia, yang muncul dalam kepemimpinan Indonesia, bisa kita lihat di tahun 1965, 1998. Namun sejak reformasi, kita sepakat membatasi masa jabatan presiden dan menyelenggarakan pemilu,” kata Airlangga.

Oleh karena itu, lanjut Airlangga, Partai Golkar mene­gaskan agar pihak yang kurang puas dapat mengadukan ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi (MK). “Bukan mencari solusi di jalanan. Jadi, Partai Golkar menolak people pow­er,” tegas Airlangga.

Golkar, menurut Airlangga, menjadi terdepan dalam melawan pihak-pihak yang tidak menghendaki kemajuan. Sebagai salah satu partai yang pertama mengusung Jokowi sebagai presiden, Partai Golkar, sudah sepenuhnya berko­mitmen memenangkan Joko Widodo-Ma’’ruf Amin. fdl/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment