Presiden Kembali Ingatkan K/L untuk Memacu Belanja | Koran Jakarta
Koran Jakarta | September 19 2020
No Comments
Pemulihan Ekonomi I Dana Pemda yang Mengendap di Bank Capai Rp170 Triliun

Presiden Kembali Ingatkan K/L untuk Memacu Belanja

Presiden Kembali Ingatkan K/L untuk Memacu Belanja

Foto : Sumber: APBN KITA - KJ/ONES
A   A   A   Pengaturan Font
Lambannya penyerapan belanja negara kembali menjadi kendala di tengah upaya pemerintah untuk lolos dari resesi ekonomi.

 

BANDUNG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat me­ninjau Pos Koordinasi Penanganan Covid-19 di Bandung, Selasa (11/8), kembali meng­ingatkan jajaran kementerian/ lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk mening­katkan penyerapan anggaran. Penyampaian Kepala Negara itu dimaksudkan agar belanja pemerintah pada kuartal III-2020 menjadi penggerak per­ekonomian.

“Realisasi anggaran disegerakan, sekali lagi, terutama di kuartal III 2020 sangat menen­tukan. Begitu kita belanjakan sesegera mungkin, kemungkinan kita bisa kembali lagi ke positif, itu ada peluang,” kata Jokowi.

Akselerasi belanja pemer­intah diyakini akan membawa tren perekonomian nasional ke arah positif karena mampu meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat.

Presiden dalam kesempatan itu juga menyoroti pertum­buhan ekonomi di Jawa Barat yang terkontraksi hingga minus 5,9 persen pada kuartal II 2020 atau lebih dalam dibandingkan kontraksi pertumbuhan ekono­mi nasional 5,32 persen.

Kepala Negara dalam ke­sempatan itu memaparkan jumlah anggaran pemerintah daerah secara nasional yang mengendap di perbankan mencapai 170 triliun rupiah. Jumlah anggaran yang diparkir tersebut dinilai terlalu besar, padahal masyarakat membu­tuhkan stimulus dari pemer­intah untuk segera memulih­kan kegiatan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Kita harapkan tumbuh positif, tapi perlu kerja keras. Oleh sebab itu, saya minta bupati, wali kota, agar belanja APBD segera direalisasikan,” kata Presiden.

Kondisi saat ini, jelas Jokowi, menuntut kecepatan dalam mengeksekusi belanja terutama di kuartal III-2020. “Penggunaannya membutuh­kan kecepatan, terutama kuar­tal III, kunci di Juli, Agustus, September, supaya kita tidak masuk ke resesi ekonomi,” kata Kepala Negara.

Pada kuartal I, ekonomi In­donesia masih bertumbuh 2,97 persen secara tahunan (year on year/yoy). Namun di kuartal II 2020, terkontraksi hingga mi­nus 5,32 persen (yoy). Penca­paian yang negatif pada kuartal II itu, tambah Presiden, harus menjadi peringatan agar pada kuartal III 2020 ekonomi pulih dan kembali ke tren positif.

Pengisian DIPA

Menanggapi penyerapan anggaran itu, Ekonom Univesi­tas Gadjah Mada Yogyakarta, Bhima Yudhistira, mengatakan kunci dari percepatan program stimulus penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi bera­da pada pengisian Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).

“Ini ada masalah karena DIPA baru di isi 40 persen oleh para pejabat teknis. Otomatis belanja pemerintah serapan­nya rendah,” kata Bhima.

Untuk memacu stimulus, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Na­sional (PEN), katanya, harus memberikan sanksi bagi ke­menterian/lembaga yang pen­cairan anggarannya lambat.

“Anggaran sudah siap, tapi pencairan butuh pengajuan DIPA. Nah yang mengajukan DIPA ini yang belum siap lak­sanakan program,” kata Bima. fdl/uyo/E-9

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment