Koran Jakarta | August 24 2019
No Comments
Mengatasi Kemacetan

Presiden Ingin Transportasi Jabodetabek Terintegrasi

Presiden Ingin Transportasi Jabodetabek Terintegrasi

Foto : ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY
RAPAT TERBATAS - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas pengelolaan transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/1).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Presiden Joko Widodo minta pengelolaan moda transportasi yang ada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabo­detabek) dilakukan secara ter­integrasi sehingga ke depan mampu mengurai kemacetan.

“Kita tahu bahwa semakin hari kalau nggak kita manage, kita kelola dengan baik di Jabo­detabek ini, kejadian-kejadian kemacetan total, stuck tidak bisa bergerak, akan semakin banyak,” kata Presiden Jokowi saat Rapat Terbatas Pengelolaan Transpor­tasi Jabodetabek di Kantor Presi­den, Jakarta, Selasa (8/1).

Menurut Presiden, dengan pengelolaan yang baik masa­lah kemacetan diharapkan bisa terurai. Apalagi, lanjut Presi­den, adanya pembangunan MRT, LRT, serta moda trans­portasi yang sudah tersedia, se­perti Transjakarta, KRL, hingga kereta api bandara.

“Kalau terintegrasi, terpadu ini sangat membantu sekali dalam mengatasi kemacetan yang ada di Jabodetabek,” ucap Kepala Negara.

Setelah itu, lanjut Presiden, masyarakat kita dorong untuk masuk ke transportasi mas­sal yang telah kita siapkan ini sehingga mobil-mobil di jala­nan berkurang secara besar-be­saran.

“Saya hanya membayang­kan hitungan Bappenas yang saya terima, setiap tahun kita ini kehilangan kurang lebih 65 triliun rupiah di Jabodetabek gara-gara kemacetan. Ini kalau kita jadikan barang, sudah jadi MRT, LRT dalam lima tahun su­dah jadi barang,” jelas Jokowi.

Karena itu, ia tidak ingin hal itu terus terulang dalam setiap tahunnya. “Kita harus berani memulai, harus berani ran­cang agar bisa selesai sehingga 65 triliun rupiah itu betul-betul jadi barang bukan asap yang memenuhi kota,” tegasnya.

Bentuk Lembaga

Usai rapat, Menteri Koordi­nator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk memben­tuk suatu badan atau lembaga yang bisa mempercepat dan mengelola transportasi di Jabo­detabek dengan baik. “Tunggu saja lah, itu sebenarnya pe­nyederhanaan dari pengelola­an antarmoda, dari angkutan MRT, LRT, terus Transjakarta. Itu saja. Jadi ya belum diputus­kan, tapi ditugaskan Pak Wa­pres yang koordinirnya,” kata Darmin.

Darmin menjelaskan arahan Presiden Jokowi dalam ratas bertujuan agar pembangunan dan pengelolaan transportasi di Jabodetabek hanya dipegang oleh satu instansi saja. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi keterlambatan pem­bangunan karena dilimpahkan kepada satu instansi saja.

Sementara itu, Menteri Da­lam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan keputusan pem­bentukan serta tugas po­kok dari badan baru ini akan akan diputuskan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) da­lam pertemuan berikutnya. Intinya, kata Tjahjo, akan ada konsolidasi dan koordinasi yang selaras antara DKI Jakar­ta, Jawa Barat, Banten, dan pe­merintah pusat.

“Jangan sampai, misalnya, menentukan dua stasiun tran­sit saja antara Pemda DKI, an­tara BUMN, antara kementeri­an saling tumpang tindih,” kata Tjahjo. fdl/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment