Presiden Diminta Terbitkan Perppu Pilkada | Koran Jakarta
Koran Jakarta | May 31 2020
No Comments
Pesta Demokrasi

Presiden Diminta Terbitkan Perppu Pilkada

Presiden Diminta Terbitkan Perppu Pilkada

Foto : ISTIMEWA
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Untuk mencegah makin merebaknya penularan virus korona, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai legalitas penundaan Pilkada serentak 2020. Hal ini penting karena sampai sekarang belum jelas wabah Covid-19 akan sampai kapan.

“Presiden perlu menetapkan Perppu sebagai legalitas penundaan Pilkada serentak 2020. Selain itu, dalam menyempurnakan sistem Pilkada mendatang, KPU perlu memperbarui cara kerja dan mengubahnya menjadi sistem yang berbasis online,” kata pengamat politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah Putra kepada Koran Jakarta, Kamis (26/3).

Dedi mengatakan misalnya dalam pencocokan, penelitian, dan verifikasi faktual itu harus dialihkan ke sistem online. Hal itu dilakukan karena bagaimanapun KPU harus menjalankan agenda yang akan diselenggarakan sebentar lagi. Ini bisa meminimalisir keraguan publik terhadap kinerja KPU.

Demi Keselamatan

Jika kondisi negara masih dalam darurat wabah virus korona, tambah Dedi, sebaiknya Pilkada 2020 yang akan digelar 23 September 2020 ditunda demi keselamatan masyarakat. Terlebih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah putuskan menunda empat tahapan Pilkada sampai waktu yang belum bisa ditentukan.

Hingga saat ini, ungkap Dedi, semua tahapan Pilkada belum didukung dengan sistem siber dan verifikasi faktual dukungan perseorangan secara online. “Dengan demikian, dapat dipahami keputusan KPU menunda empat tahapan Pilkada yang dalam tahapannya dilakukan oleh banyak orang,” katanya.

Senada dengan Dedi, Direktur Indopolling Network, Wempy Hadir menuturkan jika pelaksanaan Pilkada tetap dilaksanakan sesuai jadwal maka dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan. Sangat mepet antara satu tahapan dan tahapan lain. Dengan demikian akan berdampak pada kualitas Pilkada yang digelar.

Menurut Wempy, jika pelaksanaan Pilkada dipersiapkan dengan tidak matang maka berpotensi menimbulkan golput yang tinggi. Hal itu terjadi karena masyarakat enggan mengikuti Pilkada di tengah wabah pandemi Covid-19.

Wempy berharap KPU membuat simulasi waktu yang lebih detail dan komprehensif, untuk penyesuaian waktu keberlanjutan pelaksanaan Pilkada serentak secara menyeluruh. Kemudian, dia mengimbau kepada penyelenggara Pilkada untuk membuat regulasi yang dapat mengatur penundaan Pilkada. dis/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment