Koran Jakarta | June 27 2019
No Comments
Reformasi Birokrasi - Perizinan Investasi Dinilai Berbelit-belit dan Sulitkan Investor

Presiden Akan Tutup Lembaga Tak Efisien

Presiden Akan Tutup Lembaga Tak Efisien

Foto : KORAN JAKARTA/ONES
A   A   A   Pengaturan Font
>> Tak punya beban politik, Jokowi akan lakukan apa pun yang terbaik untuk negara.

>> Benahi CAD, diperlukan investasi yang berorientasi pada ekspor dan substitusi impor.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mulai menutup sejumlah lembaga negara yang selama ini tidak diperlukan, tidak efisien, dan tidak memberikan kontribusi riil kepada negara. Penutupan lembaga itu masuk ke dalam agenda besar reformasi struktural dan birokrasi.

“Ini akan segera kita mulai, lembaga yang tidak kita perlukan, tidak efisien, tidak memberikan kontribusi, tidak usah yah, tutup, hapus. Banyak-banyakin biaya, daerah juga gitu, sama,” kata Presiden saat meresmikan pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019, di Jakarta, Kamis (9/5).

Dia menilai organisasi yang semakin ramping akan membuat sistem birokrasi nasional semakin cepat berlari dalam merealisasikan ekonomi Indonesia menjadi terbesar kelima dunia di 2045. “Semakin simple organisasi kita, akan semakin cepat kita berlari, semakin fleksibel memutuskan,” jelas Jokowi.

Presiden pun menegaskan akan segera merealisasikan rencana untuk menghapus lembaga yang tidak berkontribusi pada negara itu. “Lima tahun ke depan, mohon maaf, saya sudah tidak ada beban. Saya sudah tidak bisa calonkan lagi. Jadi, apa pun yang terbaik untuk negara akan saya lakukan,” ungkap Jokowi.

Kepala Negara juga mengingatkan kepada seluruh pejabat negara di pusat maupun daerah agar tidak terjebak dengan rutinitas atau tradisi birokrasi lama, yang justru tidak bisa membuat perekonomian nasional menjadi lebih baik. “Hati-hati jangan rutinitas, jangan pola lama, tradisi lama diteruskan. Stop, kita harus berhenti,” ujar dia.

Terkait dengan masalah struktural ekonomi Indonesia, Presiden Jokowi mengaku jengkel karena sudah 20 tahun pemerintah belum mampu membenahi defisit neraca perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD). “Kita ini lebih dari 20 tahun tidak bisa menyelesaikan yang namanya defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan,” kata Jokowi.

Sementara itu, Chief Economist CIMB Niaga, Adrian Panggabean, mengatakan pada kuartal I-2019, defisit transaksi berjalan diperkirakan berada di kisaran 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang ditopang oleh minimnya defisit dalam neraca perdagangan.

“Namun pada kuartal II-2019, kami perkirakan defisit transaksi berjalan akan naik ke level 2,8 persen sebagai konsekuensi dari besarnya arus pembayaran cicilan utang dan dividen” lanjut Adrian, Kamis.

Menurut dia, pada tahun ini pertumbuhan investasi mulai melambat dan impor barang konsumsi juga mulai turun walau tidak signifikan. Ini adalah konsekuensi dari masih cukup banyaknya proyek infrastruktur yang harus dirampungkan. Selain itu, pasar ekspor Indonesia sedikit menciut akibat menurunnya pertumbuhan ekonomi di negara maju.

“Secara keseluruhan, pada 2019 kami melihat defisit transaksi berjalan berada di angka 2,7 persen dari PDB,” ungkap Adrian. Pada 2018, defisit transaksi berjalan Indonesia mencapai 31 miliar dollar AS atau 3,2 persen dari PDB. Pertumbuhan belanja investasi, impor barang konsumsi, dan pembayaran dividen yang tinggi adalah faktor utama di balik defisit transaksi berjalan itu.

 

Faktor Penghambat Mengenai

 

upaya memperbaiki CAD, Presiden Jokowi mengatakan untuk menyelesaikan masalah tersebut diperlukan investasi yang berorientasi pada ekspor dan investasi yang berorientasi pada substitusi impor. “Dua ini yang penting. Investasi yang berorientasi pada ekspor, investasi yang berorientasi pada substitusi barang-barang impor,” papar Jokowi.

Akan tetapi, Jokowi mengungkapkan perizinan investasi menjadi salah satu faktor penghambat. Perizinan investasi selama ini sangat berbelit-belit dan menyulitkan para investor. Padahal, selama lima tahun terakhir, tidak sedikit investor yang tertarik menanamkan modal di Indonesia. Namun, realisasinya relatif kecil akibat rumitnya perizinan.

“Izin mbulet-mbulet kayak gini. Contoh saja pembangkit listrik baik tenaga uap, angin, panas bumi, semuanya ruwet, ruwet, ruwet,” tukas dia. Menurut Jokowi, lima tahun lalu, izin yang harus dilalui investor tercatat sebanyak 259 izin.

Penyelesaian izin itu pun membutuhkan proses hingga tiga tahun dan akhirnya membuat pemilik modal mengurungkan niatnya. Oleh karena itu, pemerintah telah memangkas izin hingga tinggal 58 izin. Namun, jumlah itu pun masih terlalu banyak. 

 

fdl/yni/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment