Koran Jakarta | November 20 2018
No Comments
Revisi UU MD3

Presiden Akan Segera Menyikapi Pasal Hak Imunitas DPR

Presiden Akan Segera Menyikapi Pasal Hak Imunitas DPR

Foto : ANTARA/Dhemas Reviyanto
Rapat Paripurna - Suasana Rapat Paripurna pengambilan keputusan revisi UU MD3 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Presiden Joko Widodo akan segera menyikapi Pasal 245 Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, dan DPD (UU MD3) yang mengatur semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) jika dipanggil penegak hukum harus mendapat izin tertulis dari Presiden RI setelah sebelumnya mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. “Kalau saya melihat...,” kata Jokowi mengawali pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/2). Jokowi kemudian berpikir sejenak sebelum mengeluarkan pernyataan tambahan. Kemudian, Presiden memberikan pernyataan singkat. “Ya nanti,” ujarnya. Di tempat terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan anggota DPR tetap bisa diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) tanpa izin dari Presiden.

“Kalau KPK ada sendiri undang-undangnya. Lebih khusus, dia tidak perlu izin (Presiden),” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta. Oleh karena itu, kata Kalla, para wakil rakyat tak bisa berlindung di balik pasal dalam UU MD3. Sebab, ada UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang bersifat khusus atau lex specialis. “Oh iya, karena KPK itu ada UU sebelumnya juga,” ujar dia. Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menyatakan pemanggilan anggota DPR terkait kasus tidak harus mendapat izin Presiden ataupun rekomendasi dari MKD DPR.

Sebab, tindak pidana korupsi disebut sebagai tindak pidana khusus. “Tidak perlu persetujuan tertulis. Jangan dibaca Pasal 245 Ayat 1 saja, tapi baca juga Ayat 2 di mana tidak ada masalah bagi KPK kalau anggota DPR yang tertangkap tangan dan atau korupsi. Tindak pidana khusus itu antara lain ya korupsi,” ujar Saut.

DPR Beri Contoh

Hal senada ditegaskan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Menurutnya, anggota DPR seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat apabila berhadapan dengan hukum. Salah satu caranya dengan memenuhi panggilan di tingkat penyidikan atau undangan klarifikasi di tingkat penyelidikan. Dihubungi terpisah, Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas, menilai Pasal 245 UU MD3 tidak bertentangan dengan konstitusi.

“Saya ingin jelaskan bahwa tidak ada yang kita ‘labrak’, justru kita mempertegas hasil keputusan Mahkamah Konstitusi,” katanya. Supratman mengatakan, DPR hanya meneruskan aturan yang didasarkan putusan MK, yaitu pemeriksaan anggota DPR harus seizin Presiden.

Dia menilai yang dinormakan oleh DPR hanyalah soal pertimbangan dari MKD sebelum Presiden mengeluarkan izinnya. “Karena itu, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kenapa itu perlu pertimbangan, tidak ada masalah kalau pertimbangan dari MKD. Karena tidak ada kewajiban dari Presiden untuk tidak mengeluarkan izin apakah ada pertimbangan atau tidak,” ujarnya. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil berencana menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi. Ant/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment