Presiden: Tak Ada Tawar-menawar Terkait Kedaulatan Negara | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 21 2020
No Comments
Perairan Natuna

Presiden: Tak Ada Tawar-menawar Terkait Kedaulatan Negara

Presiden: Tak Ada Tawar-menawar Terkait Kedaulatan Negara

Foto : ISTIMEWA
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa terkait kedaulatan negara sudah tidak ada tawar menawar lagi. Terlebih, terkait dengan persoalan perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1). ”Yang berkaitan dengan Natuna, saya kira seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik, tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” tegas Presiden Jokowi. \

Hadir mendampingi Presiden dalam Sidkabpar, Wapres KH. Ma’ruf Amin, para menteri koordinator, dan menteri Indonesia Maju.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terkait dengan persoalan perairan Natuna. Sebab, konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 menyatakan bahwa perairan Natuna merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sehingga tidak perlu negosiasi bilateral.

“Terkait dengan kapal ikan RRT yang dikawal resmi pemerintah Tiongkok di Natuna, prinsipnya begini, Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan Tiongkok,” kata Mahfud usai menghadiri Peringatan Dies Natalis Ke-57 Universitas Brawijaya, di Malang, Jawa Timur, Minggu (5/1).

Diketahui, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kapal- kapal tersebut melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia.

Patuhi Konvensi

Sementara itu menlu Retno Marsudi mengatakan, Pemerintah Indonesia minta pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mematuhi hukum internasional dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 terkait perairan Natuna, Kepulauan Riau.

“Kalau bicara mengenai masalah UNCLOS, seharusnya Tiongkok, Indonesia, dan semua negara yang menjadi anggota dari UNCLOS memiliki kewajiban untuk mematuhi apa yang ada di UNCLOS. Apa yang ada? Antara lain mengatur masalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kita hanya ingin Tiongkok mematuhi hukum internasional, termasuk di UNCLOS,” ucap Retno di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Retno pun menjelaskan, terkait Nine Dashed Lines (sembilan garis putus-putus) yang diklaim Tiongkok, sampai kapan pun juga tidak akan diakui Indonesia. fdl/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment