Presiden: Revisi UU KPK Harus Memperkuat KPK | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 10 2019
No Comments
Pemberantasan Korupsi

Presiden: Revisi UU KPK Harus Memperkuat KPK

Presiden: Revisi UU KPK Harus Memperkuat KPK

Foto : ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY
BERI KETERANGAN I Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 ten­tang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dilakukan ka­rena sudah berumur 17 Tahun. Na­mun, revisi yang dilakukan harus le­bih memperkuat KPK ke depannya.

“UU KPK perlu ada penyempurna­an secara terbatas sehingga pembe­rantasan korupsi bisa makin efektif. Sekali lagi, kita jaga agar KPK tetap lebih kuat dibanding lembaga lain dalam pemberantasan korupsi,” kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Ja­karta, Jumat (13/9). Hadir mendam­pingi Mensesneg Pratikno dan Kepa­la Staf Presiden, Moeldoko.

Karena itu, Presiden menolak be­berapa subtansi revisi UU inisiatif DPR yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK, seperti harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. “KPK cukup memperloleh izin internal dari dewan pengawas untuk menjaga ke­rahasiaan,” katanya.

Presiden juga tidak setuju penyidik dan penyelidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Sebab, penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur Aparatur Sipil Ne­gara (ASN) yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lain. “Tentu saja harus melalui prosedur rek­rutmen yang benar,” jelas Presiden.

Presiden juga tidak setuju KPK wa­jib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan. Alasannya, sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik. “Saya juga tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dike­luarkan dari KPK. Tidak. Saya tidak se­tuju. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah ber­jalan selama ini,” tegas Presiden.

Dewan Pengawas

Terkait dewan pengawas KPK, Pre­siden mengaku memang diperlukan karena semua lembaga negara, se­perti presiden, MA, DPR bekerja da­lam prinsip check and balances, un­tuk saling saling mengawasi.

“Hal ini dibutuhkan untuk memi­nimalkan potensi penyalahgunakan kewenangan seperti Presiden kan diawasi, diperiksa BPK dan diawasi DPR. Dewan Pengawas saya kira wa­jar dalam proses tata kelola yang baik, karena itu di internal KPK perlu ada dewan pengawas,” kata Presiden.

Nantinya, anggota dewan peng­awas diambil dari tokoh masyarakat, akademisi, atau pegiat antikorupsi, dan bukan dari kalangan politisi, bi­rokrat, ataupun aparat penegak hu­kum aktif.

“Pengangkatan oleh Presiden dan dijaring oleh panitia seleksi. Saya ingin memastikan transisi waktu yang baik agar KPK tetap menjalankan ke­wenangannya sebelum ada keberada­an dewan pengawas,” tuturnya.

Presiden juga menyetujui adanya Surat Perintah Penghentian Penyi­dikan (SP3). Menurut Presiden, da­lam penegakan hukum harus menjadi prinsip-prinsip hak asasi manusia serta untuk memberikan kepastian hukum. fdl/AR-2

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment