Koran Jakarta | June 27 2019
No Comments
Strategi Pembangunan - Kriteria Menteri Pilihan Jokowi, Harus Berani Eksekusi Program

Presiden: Defisit Transaksi Berjalan Masalah Besar Indonesia

Presiden: Defisit Transaksi Berjalan Masalah Besar Indonesia

Foto : ANTARA/PUSPA PERWITASARI
SILATURAHMI HIPMI - Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Bahlil Lahadalia usai membuka Silaturahmi Nasional di Jakarta, Minggu (26/5).
A   A   A   Pengaturan Font

>> Peningkatan ekspor dan investasi menjadi pekerjaan besar pemerintah dan pengusaha.

>> Pemerintah dalam lima tahun ke depan masih akan konsentrasi pada pembangunan infrastruktur.

JAKARTA – Indonesia mempunyai masalah besar yang belum terpecahkan sejak lama, yakni neraca transaksi berja­lan yang selalu defisit. Ini terjadi karena ekspor dan investasi tidak pernah me­ningkat, bahkan neraca perdagangan selalu defisit.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo di acara silaturahmi nasional dan buka puasa bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), di Jakarta, Minggu (26/5).

“Problem besar yang kita hadapi da­lam berpuluh tahun dan belum terpe­cahkan sejak lama adalah neraca tran­saksi berjalan yang selalu defisit. Neraca perdagangan kita yang selalu defisit. Ini problem yang sudah jelas kita paham, jelas masalahnya, namun ini tidak per­nah selesai,” kata Presiden Jokowi.

Menurut Jokowi, masalah defisit transaksi berjalan mesti menjadi per­hatian Kamar Dagang dan Industri (Ka­din) Indonesia, Hipmi, Asosiasi Peng­usaha Indonesia (Apindo), dan asosiasi lainnya. “Ini juga yang jadi konsen kita dengan Kadin, Hipmi, Apindo, dan aso­siasi lainnya agar problem ini yang sudah berpuluh-puluh tahun bisa diselesaikan sehingga stabilitas ekonomi bisa dijaga. Kuncinya hanya dua, yakni peningkatan ekspor dan kedua investasi yang harus meningkat,” tambah Presiden.

Ditegaskan Kepala Negara, kedua hal itu, yakni peningkatan ekspor dan inves­tasi menjadi pekerjaan besar pemerin­tah dan pengusaha. “Sehingga saya ajak kepada seluruh rekan Hipmi agar dua hal kunci tadi bisa dikerjakan. Baru kita menapak pada tahapan keempat berikut­nya, entah pemimpinnya siapa yakni era teknologi dan inovasi. Tanpa hal tersebut, jangan bermimpi kita memiliki Indonesia emas di 2045 yakni ekonomi empat besar terkait di dunia,” ungkap Presiden.

Dalam periode kepemimpinan ke­duanya pada 2019–2024, Presiden me­ngaku akan merumuskan program kerja dengan lebih konkret. “Dalam lima ta­hun ini pemerintah fokus dan konsen pada infrastruktur, baik pelabuhan, ban­dara, jalan, pembangkit listrik karena ka­lau kita pergi dari Sabang sampai Merau­ke, Miangas sampai Pulau Rote, betapa setiap pulau butuh pelabuhan dan jalan. Dan banyak sekali konektivitas antarka­bupaten belum sambung, apalagi an­tarkecamatan karena antarprovinsi ada yang belum sambung,” jelas Presiden.

Dijelaskan, setelah konektivitas an­tarwilayah tersambung melalui infra­struktur, Presiden berpesan kepada para kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota untuk menyambungkan wilayahnya ke kawasan-kawasan eko­nomi. Selanjutnya, program kedua yang akan dilakukan pada pemerintahannya yang kedua adalah reformasi birokrasi dan reformasi struktural, termasuk de­ngan menyederhanakan perizinan. “Kita memiliki terlalu banyak lembaga sehing­ga saling tumpang-tindih. Jadi lembaga tidak efisien. Ini tugas kita, yang mudah-mudah sulit,” ungkap Presiden.

Sedangkan program ketiga terkait de­ngan pembangunan sumber daya manu­sia (SDM). “Kalau pembangunan SDM tidak dikerjakan, kita akan masuk pada middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah. Ini kita tidak mau sehingga pembangunan SDM adalah mutlak harus dikerjakan,” tegas Presiden.

Kriteria Menteri

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengungkapkan kriteria calon menteri yang akan duduk di kabinet pe­riode kedua 2019–2024. “Kabinet yang bisa kerja, kan kabinet kerja. Sudah saya sampaikan bolak-balik, mampu mengeksekusi dari program-program yang ada, kemampuan eksekutor itu yang paling penting,” katanya.

Selain itu, lanjut Presiden, calon menteri harus memiliki kemampuan manajerial yang baik secara nasional maupun daerah. “Jadi, mampu me-manage dari setiap masalah problem, persoalan-personal yang ada dengan program dan eksekusinya benar, ya yang lain-lain memiliki integritas, memiliki kapabilitas, tapi yang paling penting adalah mampu mengeksekusi, memiliki kemampuan manajerial yang baik, dua hal yang penting itu,” tegas Presiden. fdl/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment