Koran Jakarta | December 19 2018
No Comments
Krisis Politik I Presiden Macron Disebut Tak Peka Terhadap Warganya

Prancis Batal Naikkan BBM

Prancis Batal Naikkan BBM

Foto : AFP/PASCAL GUYOT
Ancam Lanjutkan Aksi l Pengunjuk rasa antipemerintah memblokade jalan raya di Prancis selatan pada awal pekan ini. Pada kamis (6/12), pihak pengunjuk rasa mengancam akan melanjutkan aksinya pada akhir pekan ini walau pada aksi unjuk rasa akhir pekan lalu diwarnai kerusuhan.
A   A   A   Pengaturan Font

Pemerintah Prancis akhirnya menyerah pada tuntutan pengunjuk rasa yang menolak kenaikkan pajak BBM. Pembatalan rencana ini diharapkan oleh pemerintah Prancis bisa mengalangi terjadinya lagi aksi kerusuhan.

PARIS – Pemerintah Prancis yang dalam dua pekan ini mendapat desakan dari pengunjuk rasa yang memprotes kenaikkan biaya hidup, akhirnya pada Rabu (5/12) menyatakan membatalkan rencana kenaikan pajak BBM yang efektif berlaku mulai awal 2019.

“Rencana kenaikan BBM pada 1 Januari dibatalkan,” kata Menteri Lingkungan Hidup, Francois de Rugy.

Sementara itu pihak Kepresiden Prancis mengumumkan agar seluruh warga Prancis tenang dan mewanti-wanti akan terjadinya kerusuhan dalam rencana aksi unjuk rasa baru yang akan digelar pada Sabtu (8/12) di Paris dan di seluruh kawasan Prancis lainnya. “Kami memiliki alasan atas ketakutan terjadinya kekerasan yang meluas,” kata seorang narasumber di Istana Elysee.

Seruan keprihatinan juga disuarakan Menteri Dalan Negeri Prancis, Christophe Castaner, yang meminta para demonstran tak membuat kekacauan lagi di Paris. “Pengunjuk rasa harus bertanggung jawab dan polisi harus memeperkuat barisannya untuk mengantisipasi terjadinya lagi kerusuhan,” kata Castaner.

Dalam aksi unjuk rasa sebelumnya dilaporkan ada 4 orang tewas dan ratusan orang lainnya terluka dan ditahan akibat bentrokan demonstran dengan polisi. Aksi unjuk rasa ini pun diwarnai kerusuhan yang membuat kerusakan yang amat besar di Ibu Kota Paris.

Unjuk rasa antipemerintah yang menentang rencana kenaikkan pajak BBM dimulai pada 17 November lalu dan aksi ini merupakan tantangan bagi Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dalam menuntaskan agenda reformasi dan keberpihakan pada sektor bisnis. Selain aksi unjuk rasa secara nasional itu pun disebut-sebut menunjukkan bahwa Presiden Macron tak begitu mengenal dan peka pada rakyatnya yang sedang kesulitan ekonomi.

Sebelumnya pemerintah Prancis menyatakan akan menunda kenaikkan pajak BBM selama enam bulan. Namun pengunjuk rasa merasa tak puas dengan putusan pemerintah menunda kenaikkan itu dan mereka mengancam akan kembali turun ke jalan pada akhir pekan ini.

Menurut Menteri de Rugy, pembatalan kenaikkan pajak BBM dimaksudkan agar demonstrasi berakhir dan situasi politik di Prancis kembali stabil. Selain membatalkan kenaikkan pajak BBM, pemerintah Prancis pun membatalkan kenaikkan harga listrik dan gas.

Para pakar menyebut langkah pemerintah untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa amat lamban dan hal ini mengulangi pola kehiddupan politik di Prancis sebelumnya dimanan presiden-presiden sebelumnya juga baru melakukan pembatalan setelah aksi unjuk rasa mengancam kestabilan di Prancis.

Popularitas Merosot

Aksi unjuk rasa antipemerintah yang digelar pada akhir pekan lalu diwarnai oleh kerusuhan di Paris. Para demonstran yang mengamuk, membakar sekitar 200 kendaraan, menghancurkan jendela kaca pertokoan, bahkan sampai melakukan vandalisme di monumen Arc de Triomphe.

Akibat aksi unjuk rasa yang dibarengi kerusuhan ini, popularitas Macron menurun hingga tinggal 23 persen saja.

Sementara itu jajak pendapat terbaru dari lembaga Elabe menyatakan bahwa 72 persen warga Prancis mendukung aksi gerakan yang dilakukan pengunjuk rasa, walau dalam unjuk rasa sempat terjadi kekacauan.  AFP/I-1

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment