Koran Jakarta | July 17 2019
No Comments

PPTB Kemenhub Luncurkan SiPintar

PPTB Kemenhub Luncurkan SiPintar

Foto : dok. pribadi
A   A   A   Pengaturan Font
JAKARTA - Untuk lebih memahami substansi perizinan terkait dampak lingkungan pada pembangunan infrastruktur transportasi, maka Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan meluncurkan aplikasi Sipintar (Sistem Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup).
 
Kepala PPTB Kemenhub, Ir Ahmad Al Muhdor M.MTr mengatakan dengan trobosan baru ini tersedianya sistem penyusunan dokumen lingkungan, akan memudahkan satuan kerja dalam membuat dokumen maupun pelaporan izin lingkungan untuk proyek-proyek infrastruktur transportasi. Seperti pembangunan pelabuhan, bandara, maupun jalur kereta api. Juga, sedang disiapkan penyusunan dokumen lingkungan untuk pembangunan terminal dan jembatan timbang.
 
“SiPintar ini telah tersedia di website Kementerian Perhubungan, tinggal di-download. Jika dibutuhkan informasi lebih lanjut atau dalam pelaksanaannya mengalami kendala, PPTB siap memberikan pendampingan. Seperti saat melakukan pembangunan pelabuhan, bandara, maupun jalur kereta api. Juga, sedang disiapkan penyusunan dokumen lingkungan untuk pembangunan terminal dan jembatan timbang,’’ kata Ahmad pada acara Festival Inovasi, di Jakarta,  Kamis (6/12).
 
Ia menambahkan database pemenuhan perizinan lingkungan dan buku pedoman penyusunan dokumen lingkungan yang disusun oleh PPTB adalah untuk memudahkan subsektor dalam memahami perizinan kelola lingkungan telah tersusun.
 
Diakui Ahmad saat ini memang ada banyak alasan mengapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) transportasi di seluruh Indonesia belum memenuhi izin lingkungan. Pertama kurangnya kesadaran. Kedua peraturannya yang terlalu berbelit, atau mungkin karena memang tidak paham tata cara dan perizinannya.
 
‘’Nah, SiPintar ini kami hadirkan untuk mempermudah hal-hal yang terkait dengan perizinan. Mulai dari persyaratan yang harus disiapkan hingga pelaporannya,’’ katanya. 
 
Selain SiPIntar, kata Ahmad, PPTB juga telah mengeluarkan tata kelola pelayanan yang tertuang dalam Permenhub (PM) No 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan di Lingkungan Kemenhub dan Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. 
 
Tugas PPTB
Ahmad juga menjelaskan bahwa PPTB memiliki peran supervisi sehingga penyusunan dokumen lingkungan dapat efektif dan terukur. Kedua, dapat memenuhi kewajiban izin lingkungan untuk infrastruktur.
 
Di sisi lain, katanya, PPTB juga memiliki data base kegiatan yang berizin lingkungan dan pemantauan pengelolaan lingkungan, serta peningkatan kompetensi jabatang fungsional pengendali dampak lingkungan.
 
“Saat ini kami memiliki 14 personel tenaga ahli lingkungan yang siap memberikan supervisi,” tutup Ahmad. mza
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment