Koran Jakarta | May 21 2018
No Comments
Pilkada Bersih

PPATK Miliki Peran Strategis Cegah Politik Uang

PPATK Miliki Peran Strategis Cegah Politik Uang

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta - Kepala Pusat Penelusuran Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ki Agus Ahmad mengatakan, lembaganya telah melakukan pemantauan transaksi aliran dana terhadap calon kepala daerah terkait transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai. Ki Agus Ahmad menegaskan, hasil analisis tersebut tidaklah dilakukan secara sembarangan. Dari pemantauan tersebut, terdapat 52 laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sebagian besar melibatkan penyelenggara pemilu, partai politik dan petahana.

Kemudian menuru laporan tersebut mengalami kelonjakan yang bersumber dari Bank Umum, Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Asuransi dan money changer. “Kami tetap melakukan pemantauan terhadap para kontestan pemilukada dengan harapan pilkada dapat berjalan sewajarnya sehingga perlu dilakukan secara transparan, bersih dan kredibel,” ujar Ki Agus Ahmad, saat Raker dengan Komisi III, di Nusantara II, Jakarta, Rabu (18/4).

Ia menuturkan, apa yang akan PPATK selama kontestasi Pilkada Serentak 2018 di Kab/Kota, belum tentu terjadi tindak pidana, namun semua indikasi pidana akan PPATK telusuri karena PPATK tidak ingin makna demokrasi dalam Pilkada Serentak dan Pemilu 2019 yang bersih menjadi tercederai.

Ki Agus menambahkan, hasil pemantauan yang dilakukan lembaganya dari 2017 sampai kuartal 1 2018, terdapat 1006 laporan transaksi keuangan tunai yang terkait proses penyelenggaraan pemilu, partai politik dan tim pemenangan. Hal ini mengalami lonjakan terjadi pada kuartal IV 2017 yang kemungkinan masih akan terus meningkat sampai usai Pemilu 2019. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi praktik pencucian dan politik uang dalam pelaksanaan Pilkada dan Pemilu tersebut, maka pada awal tahun lalu PPATK menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Bawaslu, dengan harapan dapat menjaring pemimpin yang bersih dan kredibel.

Penandatangan MoU tersebut dalam rangka kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta kerjasama dalam rangka penindakan pelanggaran praktik politik uang dan pengawasan dana kampanye pada penyelenggaraan pilkada dan pemilihan umum. rag/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment