Potret “Employment” Pelaut Kita | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 10 2019
1 Comment

Potret “Employment” Pelaut Kita

Potret “Employment” Pelaut Kita

Foto : kj/ones
A   A   A   Pengaturan Font
OLEH SISWANTO RUSDI

 

Kejadiannya lumayan he­boh di jagat kepelautan Tanah Air. Namun, se­pertinya tidak begitu hal­nya di publik umum. Begitu hebohnya, Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI), sebuah serikat pekerja pelaut yang paling ter­depan dalam memperjuang­kan hak-hak pelaut Indonesia, sampai-sampai melancarkan kampanye media sosial de­ngan mengganti foto profil Facebook anggotanya dengan wajah rekan mereka yang saat ini ditahan oleh kepolisiandan kasusnya siap disidangkan.

Sang rekan, Captain Irianto Said, terpilin mesin hukum karena dianggap melakukan penggelapan oleh pemilik tug boat (kapal tunda) TB Trans Power 247, kapal yang dinak­hodainya. Kasus ini bermula ketika Irianto bersama de­ngan ABK-nya meminta per­usahaan membayar upah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Laut/PKL. Di samping itu, mereka juga meminta penjelasan terkait uang premi yang belum dilu­nasi oleh perusahaan.

Karena perundingan yang digelar berkali-kali un­tuk menyelesaikan perseli­sihan yang ada antara pelaut dan perusahaan dengan me­libatkan pihak terkait belum mencapai titik temu, ABK memutuskan untuk tetap ber­tahan di atas kapal. Sayangya, pihak pelayaran menganggap langkah ini sebagai upaya un­tuk menguasai aset perusa­haan. Di sinilah tuduhan peng­gelapan tadi disodokan kepada Captain Irianto beserta kru kapal.

Sampai tulisan ini diselesai­kan, Nakhoda Irianto Said ma­sih ditahan di Polda Kalimantan Selatan menunggu kasusnya disidangkan di pengadilan ne­geri setempat kendati PPI terus memediasi agar sengketa di­selesaikan di luar jalur peng­adilan.Masalah yang menimpa lelaki berusia 42 tahun tersebut menarik dikomentari karena ia merefleksikan wajah employ­ment atau penempatan tenaga kerja pelaut di atas kapal-kapal di dalam negeri. Wajah yang penuh calar di sana-sini.

Secara umum employ­ment pelaut di Indone­sia dituangkan ke da­lam PKL yang mengacu kepadaKitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Buku II, Bab 4. Di samping itu, Kitab Undang-Undang Hukum Per­data (KUHPer), terutama Ba­gian Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima, Bab Ketujuh A, Buku Ketiga.Aturan KUHPer ini mengatur tentang Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan. Perjanjian ini ditan­datangani dihadapan syahban­dar di mana calon pelaut akan naik kapal (sign on).

Menurut Imam Syafi’i, Ke­tua Advokasi Hukum dan HAM DPP PPI, mengutip data Ke­menterian Perhubungan, ham­pir semua pelaut yang bekerja di atas kapal dalam negeri (se­kitar 1 juta orang) menanda­tangani PKL. Tetapi, sekitar 30 persen di antaranya tidak di­berikan salinannya. Ini salah satu calar dalam employment pelaut dalam negeri.Selain itu, masih menurut Imam, PKL yang saat ini diberlakukan ti­dak memuat kejelasan status hubungan kerja pelaut dengan pemberi kerja/pelayaran.

Pria yang pernah menjadi korban tindak pidana perda­gangan orang (TPPO) itu le­bih jauh menjabarkan, pelaut dikategorikan sebagai pekerja tetap, bukan pekerja musiman. Sehingga, tidak tepat bila ter­hadap mereka diberlakukan hubungan kerja waktu tertentu atau PKWT/kontrak. Sayang­nya, PKL masih menempatkan pelaut sebagai pekerja kontrak. Dalam pola hubungan ini pe­laut sangat lemah posisinya dan akhirnya diperlakukan semena-mena.

Perlakuan semena-mena itu terlihat, misalnya, dalam kebi­jakan pengupahan. Sering se­kali pelaut menerima upah di bawah nilai yang tertera dalam PKL. Menariknya, upah yang dicantumkan dalam Perjanji­an Kerja Laut itu jauh di bawah standar upah minimum yang berlaku di provinsi/wilayah di mana kesepakatan antara awak kapal dan pemilik kapal dibuat. Pelaut juga tidak diikutserta­kan ke dalam program jaminan sosial yang berlaku.

Lantas, adakah way out un­tuk masalah-masalah yang membelit pelaut tadi? Tentu saja ada solusinya. Baik yang bisa segera dijalankan alias quick win atau yang dapat di­implementasikan kemudian. Untuk pilihan pertama, peme­rintah perlu sesegera mungkin merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 7/200 Tentang Kepe­lautan. Aturan ini sudah amat sangat out of date.

Bayangkan.PP tersebut dibuat sebagai pelaksanaan berbagai amanat yang berhu­bungan dengan kepelautan yang ada dalam UU No. 21 Ta­hun 1992 tentang Pelayaran. Masalahnya, undang-undang ini sudah diganti dengan yang baru, yakni UU No. 17 Tahun 2008.Ada begitu banyak per­ubahan dalam pengaturan employment pelaut, salah sa­tunya, pemberlakuan Mari­time Labor Convention 2006 di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namun, tetap saja yang dijadikan acuan PP No. 7/2000. Jelas tidak nyambung.

Kemhub mengeluarkan Peraturan Menter Perhubung­an (PM) No.84/2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal untuk memper­baiki kondisi penempatan pe­laut dalam neger. Boro-boro memperbaiki, turunan PP No.20/2010 Tentang Angkutan Perairan ini malah bikin per­soalan makin runyam. Banyak kontradiksi dengan aturan yang lebih tinggi di dalamnya. Misalnya, ia menjangkau em­ployment pelaut di kapal asing.

Revisi yang dilakukan harus menutup berbagai kekurangan yang ada dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL), mulai dari norma hingga template naskah perjanjian. Salah satu norma yang perlu diadopsi oleh atur­an hasil revisi adalah pelaut memerlukan standar peng­gajian/pengupahan tersendi­ri karena ia profesi yang unik, berbeda dari profesi lainnya. Contoh sederhana. Bila pekerja pada sektor lain pabrik/kantor/tempat bekerja terpisah, tidak begitu halnya dengan pelaut.

Dengan terpisahnya tempat kerja dan tempat istirahat, pe­kerja non-pelaut dapat beris­tirahat dengan sempurna. Se­hingga, tubuh mereka bugar. Selanjutnya, tempat kerja me­reka relatif lebih terbuka de­ngan sirkulasi udara yang lebih alami. Di sisi lain, pelaut be­kerja dan beristirahat di tempat yang sama, ruang kerjanya pun sebagian besar ditutupi dengan pelat-pelat baja. Akhirnya tak terhindari sirkulasi udara di­atur oleh berbagai exhaust fan­dan AC; udara tak lagi alami.

Tak hanya itu. Pelaut juga menghadapi lingkungan alam yang selalu berubah. Kadang dihadang badai, terkatung-ka­tung di lautan karena kerusak­an mesin kapal. Tak jarang pula disatroni perompak.Last but not least, menjadi pelaut mem­butuhkan pendidikan khusus dengan sekoper sertifikat se­perti yang diatur oleh Interna­tional Maritime Organization (IMO), organisasi di bawah naungan PBB yang mengurusi kemaritiman dunia. Apa mau dikata, dengan semua kondisi tempat bekerja dan kualifikasi yang dipersyaratkan, gaji/upah pelaut dalam negeri masih me­nyedihkan.

Sementara itu, dari aspek template naskah perjanjian revisi PP No. 7/2000 Tentang Kepelautan sedapat mung­kin mengakomodasi peng­aturan penempatan pekerja seperti yang diatur dalam UU No. 13/2003 Tentang Ketenaga­kerjaan dan berbagai aturan turunannya. Pasal 337 UU No. 17/2008 Tentang Pelayaran juga mengamanatkan hal ini. Menu­rut pasal ini “Ketentuan kete­nagakerjaan di bidang pelayar­an dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undang­an di bidang ketenagakerjaan”.

Lalu, bagaimana wujud konkrit template itu? Kemen­terian Perhubungan bisa mem­bahasnya dengan berbagai or­ganisasi kepelautan yang ada di Tanah Air. Dan, tentu saja, peng­usaha pelayaran yang menjadi mitra pelaut. Semoga.

Penulis Direktur The National Maritime Institute (Namarine)

Klik untuk print artikel

View Comments

octaviavia53
Sabtu 19/10/2019 | 15:44
Hobi bermain game, Takut kalahh?? Tenang dupa88 mempunyai promo Welcome cashback, anda dapat meraih kemenangan anda di kesempatan kedua sesuai modal pertama anda 100%, tunggu apa lagi hanya di dupa88.net yang berani memberikan bonus promo casback, buruan bergabung sekarang juga. jangan lupa menggunakan kode referal = haqqi

Submit a Comment