Polri Data Sejumlah Ormas yang Akan Dibubarkan | Koran Jakarta
Koran Jakarta | September 20 2017
No Comments
Keamanan Negara

Polri Data Sejumlah Ormas yang Akan Dibubarkan

Polri Data Sejumlah Ormas yang Akan Dibubarkan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Kepolisian RI (Polri) mengungkapkan sudah mendata sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas yang akan dibubarkan. Data mengenai ormas-ormas tersebut sudah disampaikan kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto.


“Ada beberapa ormas yang kita sudah ada datanya dan kita sampaikan ke Menko,” kata Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, seusai peresmian Akademi Bela Negara Partai Nasdem, di Jakarta, Minggu (16/7).


Tito mengatakan sejumlah instansi terkait memang terus berkoordinasi untuk melakukan pendataan mengenai ormas-ormas anti-Pancasila dan layak dibubarkan. Koordinasi dilakukan di bawah Menko Polhukam.


“Ada dari BIN (Badan Intelijen Negara), dari kejaksaan, yang perlu kita kumpulkan bersama, dari TNI (Tentara Nasional Indonesia), dari yang lain,” papar dia.


Nantinya, lanjut Kapolri, pembubaran terhadap ormas tersebut akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Hukum dan HAM.

Hal ini sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017.


Perppu itu mengubah aturan dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 sehingga pemerintah tak harus menempuh jalur pengadilan untuk membubarkan suatu ormas.


Perppu tersebut diterbitkan setelah pemerintah mengumumkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap anti-Pancasila.

“Saya pikir pembubaran ormas bertentangan dengan Pancasila itu tindakan yang perlu kita lakukan. Pro dan kontra itu biasa, tapi kalau sudah bicara Pancasila, NKRI, apa pun, harus kita hadapi,” tegas Tito.


Jalur Hukum


Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan pihak yang tidak setuju dengan penerbitan Perppu pembubaran ormas untuk menempuh jalur hukum.


“Yang tidak setuju dengan Perppu silakan tempuh jalur hukum,” kata Presiden Jokowi, di Jakarta, Minggu.


Kepala Negara menyebutkan Indonesia adalah negara hukum yang memberi ruang kepada yang tidak setuju dengan aturan hukum yang diterbitkan pemerintah. “Tempuh lewat jalur hukum, tapi yang kita inginkan negara ini tetap utuh,” kata Presiden Jokowi.


Pada 2017, pemerintah sudah menerbitkan dua Perppu, yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyaratan. Pemerintah berharap dua perppu itu segera menjadi undang-undang.


Presiden Jokowi menyebutkan Indonesia memiliki keragaman mulai dari ribuan suku, bahasa, 17.000 pulau, dan terletak di kawasan geopolitik Asia Pasifik.

“Oleh sebab itu, kalau masih ada yang masih ingin tolak Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dan ganti dengan ideologi yang lain, apakah akan kita biarkan. Saya sampaikan tidak, tidak boleh kita biarkan mereka yang ingin ganti Pancasila, merongrong NKRI, demokrasi negara ini,” tegas Jokowi.


Ia menyatakan Indonesia tidak akan membiarkan hal itu, baik oleh ormas maupun individu yang menyalahgunakan kebebasan yang diberikan. “Negara harus berani mengontrol atau mengendalikan,” lanjut Presiden.


Menurut Kepala Negara, negara ini tidak bisa dirongrong masa depannya, kewibawannya. “Kita tidak ingin ada yang merongrong NKRI,” kata Jokowi. fdl/Ant/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment