Koran Jakarta | September 22 2018
No Comments
Sentimen Keagamaan - Dalam Pemilu 2019 Politisasi SARA Kemungkinan Besar Masih Terjadi

Politisasi SARA Lebih Berbahaya

Politisasi SARA Lebih Berbahaya

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Elite partai harus mampu mengendalikan politisasi SARA yang bakal menguat dalam Pemilu serentak April 2019.

Jakarta – Ancaman politisi menyangkut suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA jauh lebih berbahaya dibandingkan politik uang. Sebab, politik uang hanya terjadi di suatu lokasi/daerah di mana politik uang itu terjadi. Misal politik uang itu terjadi pada saat Pilkada DKI Jakarta maka tidak akan berdampak pada pemilihan di Jawa Barat, Jawa Tengah atau Jawa Timur.

“Efek politik uang bisa dilokalisir. Artinya, bangsa tidak retak karena politik uang. Sementara itu, politisasi SARA bisa berdampak buruk pada perpecahan bangsa,” ujar pengamat politik dari Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti, dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema ‘Pemilu dan Kebhinnekaan’ di Media Center DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/9.

Ray mencontohkan, saat Pilkada DKI Jakarta 2017, isu SARA bisa berdampak ke daerah-daerah lain sehingga kala itu masyarakat Indonesia terpecah menjadi pendukung kepala daerah muslim dan nasionalis pendukung kepala daerah non muslim. Percikan isu SARA di satu daerah, lanjut Ray Rangkuti, akan menyebar dengan cepat ke daerah-daerah lain.

Sayangnya politisasi SARA tidak menjadi perhatian dalam UU Pemilu karena isu SARA dianggap bukanlah ancaman. Dalam UU Pemilu, hanya ada satu pasal tentang larangan penggunaan isu SARA dalam kampanye Pemilu. Sanksinya pun ringan, hanya hukuman satu tahun penjara atau denda 1,5 juta rupiah.

“Meski tidak memecah secara geografi (ada daerah yang mau memisahkan diri karena SARA ), tetapi rakyat bisa terbelah menjadi dua kategori, yaitu masyarakat muslim dan kafir. Kafir ini tidak sejalan dengan pilihan orang muslim,” tegasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengatakan, politik identitas atau politisasi SARA dipastikan akan selalu ada dalam setiap pemilihan (kepala daerah, calon anggota legislatif sampai calon presiden/wakil presiden).

Menurut Syaifullah Tamliha, politisasi SARA terjadi salah satunya karena sanksi hukuman penggunaan isu SARA dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sangatlah ringan. Ditambah kata ‘SARA ’ dalam UU tersebut dianggap multitafsir sehingga sulit ketika akan ditindak. “Sanksi hukuman penggunaan isu SARA dalam kampanye juga ringan. Padahal politisasi SARA ini sangat membahayakan NKRI,” ujarnya.

 

Selalu Ada

 

Syaifullah menyebutkan, isu SARA akan selalu ada dalam setiap kontestasi politik (pemilihan kepala daerah sampai presiden). Bahkan dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat, negara yang dianggap paling demokratis di dunia saja isu SARA tetap ada.

Itu terlihat saat kemenangan Donald Trump terlihat adanya keberpihakan gereja-gereja dan juga tokoh agama semisal pendeta turun langsung secara door to door mensosialisasikan Donald Trump. Apalagi tambah Syaifullah, dukungan lembaga keagamaan kepada Trump salah satu faktor utamanya, karena lawan capres pesaingnya Hillary Clinton berjanji akan menyetujui UU perkawinan sejenis.

Sontak orang-orang Kristen khususnya tokoh rohaniawan di sana khawatir dengan kebijakan Hillary itu yang dianggap perbuatan amoral dan jauh dari kebiasaan orang Amerika. Lalu isu SARA juga terjadi di Indonesia, yang semakin memanas ketika Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Itulah bibit terbesar dalam persoalan SARA.

Artinya, ada jualan agama. Setelah itu isu SARA ini terus bermunculan. “Kalau saya mencermati, sepertinya ada perang antara kelompok sekuler dan kelompok agama. Indonesia, seperti kata Bung Karno, bukanlah negara agama, tetapi negara yang beragama,” ungkapnya. 

 

rag/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment