Koran Jakarta | October 20 2018
No Comments
Pilpres 2019 - ASN Sama seperti TNI dan Polri Harus Netral dalam Pemilihan

Politisasi ASN di Pilpres Rendah

Politisasi ASN di Pilpres Rendah

Foto : ANTARA/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo berfoto dengan pegawai rumah makan di Kawasan Setiabudi, Jakarta, Jumat (21/9) usai memberi penjelasan kepada wartawan yang biasa meliput kegiatan di Istana, mengenai pengambilan nomor urut pasangan capres. Dalam kesempatan itu, presiden mengimbau masyarakat agar tidak terpecah belah saat pemilihan presiden (pilpres) 2019 yang merupakan pesta demokrasi.
A   A   A   Pengaturan Font
Para pegawai negeri sudah berkali kali diingatkan untuk tidak berpihak dalam pelaksanaan pemilihan presiden mendatang.

Jakarta – Potensi politisasi Aparatur Sipil Negara di pemilihan presiden 2019, diperkirakan tidak setinggi saat pemilihan kepala daerah digelar. Pasalnya, pemilihan kepala daerah terkait erat dengan kepentingan para birokrat di daerah. Sementara pemilihan presiden lingkupnya bersifat luas secara nasional.

Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Jumat (21/9). Menurut Tjahjo, potensi menarik para ASN untuk mendukung calon tertentu dalam pemilihan presiden tidak sekuat di Pilkada. Dalam pemilihan kepala daerah, ASN acapkali bisa ditarik dalam kegiatan politik praktis, karena iming-iming bakal dapat kompensasi. Misalnya, di iming-imingi dapat posisi tertentu di birokrasi kalau calon kepala daerah menang. “

Kalau di Pilpres tidak setinggi kalau Pilkada ya. Kalau di pyilkada pasti tinggi karena wajar dia ingin berbuat sesuatu siapa tahu kalau menang sebagai tim sukses misalnya nanti diangkat sebagai penjabat,” kata mantan Sekretaris Jenderal PDIP tersebut. Tapi prinsipnya, siapa pun harus taat aturan. Misalnya kepala daerah yang jadi juru kampanye, juga harus taat aturan.

Kalau berkampanye, harus cuti. Namun untuk konteks ASN, aturan sudah menyatakan mesti netral. Sama seperti TNI dan Polri yang mesti netral. Hanya bedanya, kalau anggota TNI dan Polri belum diberikan hak pilih. Sementara ASN, berhak memilih. Tapi untuk jadi tim sukses tak dibolehkan. Netralitas ASN harus dijaga.

“Ada aturannya. Kita ikut pola TNI Polri, tegas,” kata Tjahjo. Karena itu ia mengimbau, agar seluruh ASN di Tanah Air tetap netral. Hak pilih bisa ditunaikan saat ada di tempat pemungutan suara. Netralitas ASN ini tujuannya agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan fungsi untuk kepentingan politik praktis.

Dan, kepada masyarakat, jika memang melihat dan punya bukti kuat keterlibatan ASN dalam politik praktis, jangan segan untuk melapor. Tapi sekali lagi, harus dengan bukti kuat. Tidak berdasarkan rumor, atau asal tuding. “Kalau memang ada bukti ada fotonya ada kesaksianya pasti nanti akan ada sanksinya,” ujarnya.

Tjahjo juga sempat menyinggung soal dukungan kepala daerah kepada capres dan cawapres. Menurut Tjahjo, itu sah-sah saja. Tidak ada masalah. Karena bagaimana pun, kepala daerah, sebagai pemimpin punya tugas menyerap aspirasi dari masyarakat yang di pimpinnta. Jadi wajar kalau memang ada kepala daerah, misalnya dari partai A kemudian mendukung capres atau cawapres B.

“Soal dia sebagai kader partai harus tunduk dengan garis partainya itu urusan pribadi, tanpa melibatkan kepala daerah. Apalagi KPU dan Bawaslu sudah menjelaskan kepala daerah sah-sah saja untuk mendukung capres dan cawapres,” katanya.

 

Pisahkan Jabatan

 

Ia contohkan, di NTB misalnya, mantan kepala daerah mendukung capres yang tidak didukung partainya. Atau di Jawa Timur juga begitu. Menurut Tjahjo, itu sah-sah saja. Karena kepala daerah sebagai pribadi punya pilihan politik sendiri yang tentunya telah dikalkulasikan dengan matang.

“Kayak kemarin di NTB, Jawa Timur walaupun dia dari partai yang bukan mendukung Pak Jokowi tapi dia mendukung, sah-sah saja. Jadi pisahkan dengan jabatan gubernurnya dengan dia sebagai pribadi yang punya pendukung, punya masyarakat. Apa aspirasinya harus dia bawakan,” kata Tjahjo. Hal lain yang disinggung Tjahjo adalah soal pengawalan capres dan cawapres.

Menurut dia, sesuai perintah UU, capres dan cawapres yang telah ditetapkan secara resmi akan dapat pengawalan. Dan yang akan melakukan pengawalan adalah anggota Polri. Kini, Polri telah menyiapkan personilnya untuk mengawal capres dan cawapres.

“Kepolisian sudah mempersiapkan keamanan dengan baik untuk mengamankan capres dan cawapres baik itu Pak Jokowi sebagai presiden ataupun Pak Prabowo. Termasuk kampanye Pak Jokowi sebagai capres,” ujar Tjahjo. 

 

ags/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment