Koran Jakarta | December 17 2017
No Comments
Kasus Program Aspirasi - Yudi Diberi Uang untuk Memuluskan Usulan Proyek Jalan

Politikus PKS Didakwa Terima 11 Miliar Rupiah

Politikus PKS Didakwa Terima 11 Miliar Rupiah

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Untuk memuluskan program pembangunan jalan dan jembatan di Maluku dan Maluku Utara, politikus PKS, Yudi Widiana Adia didakwa menerima uang 11 miliar rupiah dari pengusaha.

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Ke­adilan Sejahtera (PKS), Yudi Widiana Adia didakwa mene­rima uang lebih dari 11 miliar rupiah dari pengusaha. Uang tersebut diberikan terkait pro­gram aspirasi pembangunan jalan dan jembatan di Maluku dan Maluku Utara.

“Uang terdiri atas 6,5 mi­liar rupiah dan 354.300 dollar Amerika Serikat (AS) atau se­kitar 4,6 miliar rupiah itu di­terima dalam dua perbuatan,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK, Iskandar Marwata, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (6/12).

Menurut Iskandar, Yudi me­nerima 4 miliar rupiah dari Ko­misaris PT Cahaya Mas Perka­sa, So Kok Seng alias Aseng karena telah menyalurkan usulan proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Balai Pelaksanaan Jalan Nasio­nal IX (BPJN IX) Maluku dan Maluku Utara sebagai usulan program aspirasi.

Yudi menerima hadiah be­rupa uang sejumlah 2 miliar rupiah dan 2 miliar rupiah da­lam bentuk uang rupiah dan dollar AS itu bersama-sama dengan Muhammad Kurnia­wan Eka Nugraha, mantan staf honorer Fraksi PKS di Komisi V DPR. Kedua, Yudi menerima 2,5 miliar rupiah dan 354.300 dollar AS dari Aseng karena akan menyampaikan usulan program aspirasi yang akan di­laksanakan oleh Aseng.

Usulan Program

Yudi sebagai anggota DPR dapat mengajukan usulan pro­gram aspirasi kepada Direk­torat Jenderal Bina Marga Ke­menterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk masuk ke Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR.

Yudi didakwa dengan dua pasal, yaitu Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 hu­ruf a atau Pasal 11 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Yudi tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) untuk dak­waannya itu. “Saya sudah me­mahami di dalam dakwaan, kami tidak akan melakukan eksepsi, tapi kami dikatakan bersama-sama dengan Kur­niawan, hanya sampai saat ini kami tidak tahu status Kurnia­wan sebagai apa,” kata Yudi.

Hingga saat ini, sudah sem­bilan orang telah diputus di persidangan terkait kasus yang sama. Mereka adalah anggota Komisi V dari Fraksi PDI-P Damayanti Wisnu Pu­trani yang divonis 4,5 tahun penjara, dua rekan Damayanti, yaitu Dessy Ariyati Edwin dan Julia Prasetyarini alias Uwi, di­vonis masing-masing 4 tahun penjara.

Berikutnya, bekas anggota Komisi V dari Golkar Budi Su­priyanto divonis 5 tahun pen­jara, bekas anggota Komisi V dari Fraksi PAN Andi Taufan Tiro divonis 9 tahun penjara, anggota Komisi V dari Fraksi PKB Musa Zainuddin divonis 9 tahun penjara, Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary divonis 6 tahun penjara, Abdul Khoir di­vonis 4 tahun penjara, dan Ko­misaris PT Cahaya Mas Perka­sa So Kok Seng alias Aseng divonis 4 tahun penjara.

JPU KPK mengungkapkan pembicaraan antara Yudi dan rekannya, bekas staf honorer fraksi PKS Muhammad Kur­niawan Eka Nugraha di sidang. “Semalam sudah liqo dengan asp ya,” kata Kurniawan dalam SMS kepada Yudi.

“Naam, brp juz?” tanya Yudi. “Sekitar 4 juz lebih cam­puran,” jawab Kurniawan.

“Itu ikhwah ambon yang se­lesaikan, masih ada minus juz yg agak susah kemarin, seka­rang tinggal tunggu yg mahad jambi,” balas Kurniawan.

“Naam, yang pasukan lili be­lum konek lg?” tanya Yudi. “Su­dah respon beberapa..pekan depan mau coba dipertemukan lagi sisanya,” jawab Kurniawan. Lili yang dimaksud adalah Kepala Subdirektorat Peren­canaan Sumber Daya Air Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Lilik Retno Cahyadin­ingsih. n mza/Ant/N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment