Koran Jakarta | April 20 2019
No Comments
Kerja Sama Ekonomi

PM Malaysia Minta Kesepakatan TPP Ditinjau Ulang

PM Malaysia Minta Kesepakatan TPP Ditinjau Ulang

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menyerukan agar kesepakatan dagang Trans-Pacific Partnership (TPP) ditinjau ulang. Negera dengan perekonomian kecil seperti Malaysia akan paling dirugikan dalam aturan-aturan yang berlaku saat ini.


“Kesepakatan perdagangan, termasuk dengan Jepang dan Kanada, harus mempertimbangkan tingkat perkembangan berbagai negara,” kata PM Mahathir dalam sesi wawancara dengan media Jepang, Nikkei, yang terbit pada edisi Sabtu (9/6).


“(Negara-negara) kecil dan ekonomi lemah harus diberi kesempatan untuk melindungi produk mereka. Kami harus meninjau ulang TPP,” kata Mahathir kepada harian keuangan Jepang itu.


Seruan Mahathir untuk meninjau perjanjian TPP ini akan menjadi pukulan bagi pakta perdagangan beranggotakan 11 negara itu.

Apalagi negara-negara yang tergabung dalam TPP baru saja menyelesaikan negosiasi yang sulit awal tahun ini menyusul penarikan salah satu negara penandatangan asli, Amerika Serikat.


Kesepakatan Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) merupakan sebuah kesepakatan yang diperbarui menyusul penarikan diri AS.


Negera-negara anggota sepakat akan mengurangi tarif di negara-negara mereka yang secara bersama-sama mencapai lebih dari 13 persen ekonomi global dengan total 10 triliun dollar AS dalam bentuk domestik bruto produk. Jika digabungkan dengan AS, akan mewakili 40 persen perekonomian dunia.


“Dalam pernyataannya, PM Mahathir sama sekali tak menolak rincian isi perjanjian TPP dan dia tidak mengatakan apakah akan mempertimbangkan meninggalkan pakta perdagangan sama sekali,” papar Nikkei.


Mahathir, 92 tahun, kembali menjabat sebagai PM Malaysia bulan lalu setelah kemenangan pemilu yang amat mengejutkan yang mengalahkan Najib Razak. Ia berjanji untuk memberantas korupsi dan menurunkan biaya hidup.


Setelah resmi disumpah jadi PM Malaysia, Mahathir segera mulai meninjau beberapa proyek dan perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintahan era Najib.


PM Mahathir bahkan telah menarik megaproyek kereta kecepatan tinggi dengan Singapura, dan sedang meninjau jalur kereta api lokal senilai 14 miliar dollar AS yang akan dibangun oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok.


Dalam wawancara dengan Nikkei itu, Mahathir mengatakan bahwa pemerintahnya harus meninjau semua perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintahan sebelumnya, termasuk semua kesepakatan kerja sama infrastruktur, perdagangan, dan keamanan.


Ia pun mengatakan Malaysia akan meninjau Kode Etik di Laut Tiongkok Selatan, yang sedang dinegosiasikan antara Beijing dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Nikkei melaporkan bahwa Mahathir menegaskan bahwa Malaysia tidak ingin kehadiran kapal perang di LTS dan Selat Malaka. ils/CNBC/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment