Pilpres Tidak Langsung Kemunduran Demokrasi Indonesia | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 9 2019
No Comments
Ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Iding Rosyidin, Terkait Pro-Kontra Pilpres Langsung-Tak Langsung

Pilpres Tidak Langsung Kemunduran Demokrasi Indonesia

Pilpres Tidak Langsung Kemunduran Demokrasi Indonesia

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Wacana Majelis Permusyarahan Rakyat (MPR) untuk mengamendemen Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 memunculkan beragam pandangan di masyarakat. Salah satu poin yang menjadi perbicangan hangat ialah perubahan sistem Pemilihan Umum (pemilu) langsung menjadi terwakilkan atau pemilihan tidak langsung.

 

Untuk mengupas ini, Koran Jakarta mewawa­ncarai Kepala Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Iding Rosyidin, di Kampus FISIP UIN Jakarta.

Pandangan Anda soal wacana pilpres tak langsung?

Saya melihat justru ini sebuah kemunduran dalam berdemokrasi. Sebenarnya tidak ada alasan kuat bagi pemeritah untuk mengubah sistem pemilihan langsung. Jika alasannya dapat menimbulkan konflik di masyarakat, saya kira itu tidaklah tepat. Sebab, sering kali konflik yang terjadi pascape­milihan dipicu oleh ketidakpuasan para calon legislatif (caleg) atau elite politik dalam menerima hasil pemilihan.

Timbulnya politik uang di masyarakat lagi-lagi bukan karena sistem pemilu yang salah. Akan tetapi, bersumber dari ketidakper­cayaan masyarakat terhadap para elite politk terutama bagi partai politik (parpol) itu sendiri.

Lantas bagaimana menyikapi hal tersebut?

Pertama dibu­tuhkan kesadaran dalam berpolitik bagi para elite politik di Indone­sia. Sebab, saat ini para elite terkesan hanya mendatangi masyarakat ketika masa pe­milihan saja. Terlebih identitas dari parpol di Indonesia ini belum begitu jelas tujuannya. Para parpol hanya dibendakan oleh warna, nama, dan lambang.

Padahal, lanjut ia, yang paling penting adalah program kerja, visi, dan misi dapat membantu kesejahteraan masyarakat. Pada fak­tanya, semua parpol di Indonesia tujuannya sama, dan itu memb­ingungkan masyarakat sebagai pemegang hak pilih.

Soal biaya politik yang mahal pada pemilihan langsung?

Yang paling jelas ada pada efektivitas waktu dan biaya. Hanya saja, bagaimanapun politik memang memerlukan harga, dan itulah biaya politik pemilihan langsung. Menurut saya bukan sebuah persoalan, mengingat biaya itu penting bagi demokrasi. Se­dangkan pemilihan tidak langsung rasanya sulit untuk dikatakan itu sebuah demokrasi. Sebab, Indone­sia ini kan mutliparpol, jadi agak sulit mencari calon yang betul representatif. Apalagi nanti yang dipilihkan parpol bukan calonnya langsung. Karena itu dikhawatirkan akan menimbulkan sebuah lobi-lobi politik dalam pemilihan.

Dalam sistem pilpres langsung masih ada persyaratan presiden­tial threshold, menurut Anda?

Sebetulnya presidential thresh­old ini bertolak belakang dengan asas demokrasi karena tidak sejalan dengan visi pemilu langsung. Siapa saja boleh milih, tapi orangnya dibatasi angka. Maka ke depan, seharusnya tidak ada lagi presiden­tial threshold ini. Terlebih Supaya konsisten antara prinsip pemiliu langsung.

Jika pemilihan langsung itu lebih demokratis, hal apa yang harus diperbaiki dalam pelaksa­naan berikutnya?

Menurut saya, sistem bebas pro­porsional terbuka itu bagus. Hanya saja untuk Indonesia ini rasanya belum siap. Begini, misalnya saja dengan sistem proporsional terbuka. Artinya, caleg boleh dari mana saja tanpa melihat status dan latar belakang. Akan tetapi, perlu diingat kualitas, kapabilitas, dan kredibilitasnya, bukan hanya sekadar financial yang kuat dan popularitas yang tinggi.

Oleh karena itu, mungkin diperlukan modifikasi perundang-undanganya. Ya seperti semibebas proporsional lah. Saya berharap nantinya ada pembatasan bagi para parpol dengan menaikkan batasan electoral threshold-nya se­hingga yang muncul adalah partai yang benar-benar representatif bagi masyarakat. yasser arafat/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment