Pilkades Sudah Seharusnya Ditunda | Koran Jakarta
Koran Jakarta | May 31 2020
No Comments
Pemilihan Tingkat Desa

Pilkades Sudah Seharusnya Ditunda

Pilkades Sudah Seharusnya Ditunda

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Langkah Kementerian Dalam Negeri yang meminta para kepala daerah, baik itu bupati atau wali kota untuk menunda pemilihan kepala desa (Pilkades) dinilai tepat. Hal ini karena kontestasi politik, terlebih di desa selalu mengundang kerumunan. Di tengah mewabahnya virus korona, terlalu riskan jika memaksakan diri tetap menggelar kontestasi politik, meski itu di tingkat desa.

“Saya pikir sudah tepat, Pilkades sudah seharusnya ditunda. Di tengah pandemi korona, apapun kegiatan yang bisa mengundang kerumunan orang harus ditunda dulu," kata Direktur Eksekutif Indonesian Democratic Center for Strategic Studies (Idecenters), Girindra Sandino, di Jakarta, Kamis (26/3).

Menurut Girindra, sekarang yang paling penting adalah keselamatan dan kesehatan rakyat yang mesti diutamakan. Hajatan Pilkades dilihat dari kebiasaannya, pasti akan mengundang banyak orang untuk hadir, terutama saat hari H pemungutan suara. Menunda Pilkades menjadi pilihan yang harus diambil, untuk kepentingan yang lebih besar.

“Terlebih lagi pemahaman dan kesadaran warga desa tentang virus ini, khususnya soal social distancing, phisycal distancing, belum begitu tinggi. Di kota besar saja, banyak yang meremehkan virus korona. Bagaimana dengan di desa, yang sosialisasi tentang bahaya korona ini mungkin belum semasif di kota," kata Girindra.

 

Sangat Rentan

 

Kondisi ini, kata Girindra, sangat rentan. Ajang Pilkades bisa menjadi kluster penyebaran virus. Untuk itu, ketimbang terjadi hal yang fatal dan buruk, mencegah itu lebih baik. Pilkades itu memang sebaiknya ditunda saja. Manfaatnya lebih besar, ketimbang diteruskan. "Potensi mudharatnya lebih besar bahkan menakutkan. Bisa saja ajang Pilkades menjadi kluster baru penyebaran virus korona ini," ujarnya.

Sebelumnya, karena masih mewabahnya virus korona, Pilkades diminta untuk ditunda. Permintaan penundaan Pilkades ini dituangkan dalam surat Mendagri Tito Karnavian yang dikeluarkan pada 24 Maret 2020. Dalam suratnya, disarankan kepada bupati dan wali kota untuk menunda Pilkades.

Dalam suratnya, dinyatakan penundaan Pilkades batas waktunya sampai dicabutnya penetapan status keadaan tertentu, dalam hal ini darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19. Dalam surat bernomor 141/2577/SJ itu dinyatakan penundaan yang dilakukan tidak membatalkan tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya. 

Dinyatakannya juga, dalam hal proses pelaksanaan telah pada tahapan penetapan calon maka proses tahapan selanjutnya yang terdapat kegiatan berkumpul orang banyak seperti kampanye calon maupun pemungutan suara untuk dapat ditunda sampai dengan dicabutnya status darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19.

Di surat yang sama, diminta kunjungan kerja kepala desa atau kegiatan menerima kunjungan dari atau ke daerah lain, untuk ditangguhkan dengan waktu yang akan diinformasikan kembali. Surat permintaan penundaan Pilkades ini menindaklanjuti arahan Presiden tanggal 15 Maret 2020 terkait penanganan Covid-19 dan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 9 A tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 di lndonesia yang diperpanpang dengan Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 13A tahun 2020. 

 

ags/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment