Perusahaan yang Melanggar Protokol Kesehatan Akan Ditutup Sementara | Koran Jakarta
Koran Jakarta | September 19 2020
No Comments
Instruksi Presiden

Perusahaan yang Melanggar Protokol Kesehatan Akan Ditutup Sementara

Perusahaan yang Melanggar Protokol Kesehatan Akan Ditutup Sementara

Foto : Foto: Istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah meneken Instruksi Presiden (Inpres) No­mor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Ke­sehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada Selasa (4/8). Inpres mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dalam Inpres ini, Presiden memerintahkan kepala daerah menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota yang memuat ketentuan terkait kewajiban mematuhi protokol kesehatan disertai dengan sanksi bagi para pelanggar. Sanksi seb­agaimana dimaksud berupa teguran lisan atau teguran ter­tulis, kerja sosial, denda ad­ministratif, penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

“Memuat sanksi terha­dap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usa­ha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tem­pat dan fasilitas umum,” bunyi salah satu poin Inpres 6/2020, yang diunggah di situs resmi Setneg, Rabu (5/8).

Wajib Diterapkan

Protokol kesehatan yang wajib diterapkan, yakni per­lindungan kesehatan individu yang meliputi; menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika keluar rumah; member­sihkan tangan secara teratur; pembatasan interaksi fisik; meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Se­hat (PHBS).

Jokowi sebelumnya ber­pendapat, pelanggar protokol kesehatan memang harus di­beri sanksi. Sebab, masih ban­yak masyarakat yang tidak me­matuhi imbauan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker dan menjaga jarak saat berada di tempat umum.

“Kita serahkan kepada gubernur sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Menge­nai sanksi ini, memang harus ada,” kata Presiden Jokowi saat rapat dengan para gubernur di Istana Bogor, Rabu (15/7) diku­tip dari Setkab.go.id. n fdl/P-4

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment