Koran Jakarta | November 22 2017
No Comments

Pertimbangan Politik Ikut Tentukan Gelar Pahlawan

Pertimbangan Politik Ikut Tentukan Gelar Pahlawan

Foto : Koran Jakarta/M. Fachri
Diskusi Pahlawan - Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono (kiri) dan sejarawan UI, JJ Rizal menjadi pembicara dalam diskusi MPR di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Pahlawan Zaman Now“.
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Sejarawan, JJ Rizal menilai, pemberian gelar pahlawan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada empat nama yang diusulkan oleh Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan, pada Kamis (9/11) merupakan bentuk pertimbangan politik selain soal peran sang tokoh dalam sejarah. JJ Rizal berpendapat, sejarah dapat beralih dan berganti tergantung kepada siapa pemerintah yang memimpin saat itu.

Ia mencontohkan, pemberian gelar pahlawan di era Soekarno lebih banyak diberikan kepada sosok pemikir, sedangkan di era Soeharto, lebih menilai pahlawan adalah sosok yang berbau militer karen yang dinilai hanya sebatas urusan fisik saja. “Di album kepahlawanan terlihat, bahwa dari dulu pembelian gelar pahlawan tergantung rezim yang berkuasa, misal zaman Soekarno yang cenderung berdasarkan wawasan, dan Soeharto cenderung fisik atau militer,” ujar JJ Rizal saat Dialektika Demokrasi bertajuk ‘Pahlawan Zaman Now’, di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/11).

Ia menambahkan, seharusnya gelar pahlawan haruslah berasal dari hasil penelitian sejarawan, yang lalu dijadikan rekomendasi pemerintah dalam hal ini Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan, agar benar-benar gelar pahlawan yang diberikan sesuai fakta sejarah perjuangannya. rag/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment