Koran Jakarta | June 27 2019
No Comments
Strategi Pembangunan - Indonesia Hanya Jadi Target Industri Perakitan

Pertanian dan Sektor Riil Mesti Didukung Penuh agar Bisa Bangkit

Pertanian dan Sektor Riil Mesti Didukung Penuh agar Bisa Bangkit

Foto : Sumber: BPS – Litbang KJ/and
A   A   A   Pengaturan Font

>> Jerman dukung penuh swasta, RI mematikan pertanian dan industri dengan impor.

>> Dunia usaha dibebani “tetek bengek” biaya siluman sehingga picu ekonomi biaya tinggi.

 

JAKARTA - Pemerintah Indonesia semes­tinya mendukung penuh pengembangan sektor pertanian dan industri sektor riil agar bisa bangkit dan maju. Sebab, kemajuan ke­dua sektor itu berpotensi mengatasi penya­kit struktural ekonomi Indonesia, terutama tripel defisit, berupa defisit neraca perda­gangan, defisit neraca transaksi berjalan, dan defisit anggaran.

Sejumlah kalangan berharap Indone­sia bisa mencontoh sikap negara maju, seperti pemerintah Jerman, yang masih membela dan mendukung secara masif pe­ngembangan perusahaan swasta dengan berbagai kebijakan yang memihak.

Sebab, alih-alih membantu, pemerintah Indonesia hingga kini dinilai justru mema­tikan pertanian pangan dan industri nasio­nal dengan kebijakan impor tanpa kendali. Selain itu, industri sektor riil kerap terbebani dengan urusan “tetek bengek” biaya silu­man sehingga menciptakan ekonomi biaya tinggi. Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan maka tinggal menunggu waktu sektor indus­tri akan kolaps karena tidak kompetitif.

“Pemerintah tidak punya pilihan lain, harus membela pertanian dan sektor riil untuk bisa bangkit. Bila pertanian pangan dan sektor riil maju, bisa mengatasi penya­kit akut ekonomi kita, yakni tripel defisit,” ujar pengamat ekonomi politik internasio­nal, Irvan Tengku Harja, ketika dihubungi, Selasa (29/1).

“Bahkan dengan komitmen kuat peme­rintah, dalam jangka panjang malah kita bisa surplus,” imbuh dia.

Menurut Tengku, saat ini negara-negara di dunia sudah mulai mempersiapkan dan menata ekonomi masa depan. Tapi, Indo­nesia yang banyak bergantung pada impor hanya menjadi “tukang jahit” dan target industri perakitan. “Kalau terus dibiarkan seperti ini, lama-lama kita bisa masuk low income trap, bukan lagi middle income trap,” tukas dia.

Pasalnya, saat perekonomian mencapai titik nadir, ekspor komoditas mentah Indo­nesia tidak cukup lagi untuk menutup be­lanja impor. Sekarang ini pun neraca perda­gangan sudah defisit. Dan, defisit itu makin lama akan makin lebar karena komoditas mentah yang diekspor pasokannya terbatas.

“Apalagi, kita sangat minim produk berni­lai tambah, tapi menjadi konsumen produk nilai tambah. Bahan mentah yang kita eks­por gak ada nilai tambahnya,” papar Tengku.

Sebelumnya dikabarkan, pembangunan sektor pertanian pangan dan industri sektor riil dinilai merupakan lokomotif pertum­buhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah mesti mendukung secara masif pengembangan kedua sektor tersebut se­hingga bisa memacu pembangunan sektor-sektor lainnya, seperti jasa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian dan industri peng­olahan merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar. Oleh karena itu, jika kedua sektor itu maju dan berkembang akan menyerap lebih banyak tenaga kerja, sehingga pendapatan dan daya beli ma­syarakat meningkat. Meningkatnya pen­dapatan masyarakat itu akan memacu pegembangan sektor-sektor lainnya, seperti konsumsi dan jasa.

Guru Besar Fakultas Pertanian UGM, Masyhuri, mengungkapkan kelemahan Indonesia adalah mengabaikan pemba­ngunan kemandirian pangan dan industri sektor riil. Pemerintah cenderung memacu konsumsi dan sektor jasa untuk pertum­buhan. Padahal, semestinya konsumsi dan jasa itu dampak positif dari pertumbuhan.

“Ibaratnya, konsumsi dan jasa adalah gerobak. Kudanya, pertanian pangan dan sektor riil. Jadi, kuda mesti di depan untuk menarik gerobak. Tidak bisa dibalik, gak mungkin gerobak narik kuda,” jelas Masyhuri.

Jaminan Pemerintah

Terkait dukungan pemerintah untuk industrinya, sejumlah media mewartakan pemerintah Jerman mendukung penuh perusahaan keluarga berskala kecil, ACI Systems GmbH, untuk memenangi proyek tambang litium di Bolivia.

Dukungan pemerintah itu sangat masif, meliputi jaminan keuangan, dukungan tek­nologi, jaminan pasar lewat pembelian pro­duk oleh industri Jerman, hingga dukungan penuh dari kebijakan pemerintah.

Meskipun ACI sebagai perusahaan pe­masok teknologi dan mesin yang dimiliki oleh sebuah keluarga itu tidak memiliki pengalaman memproduksi litium, peme­rintah Jerman tetap mendukung. Sebab, Jerman maupun Uni Eropa tidak mau ters­ingkir dari rantai pasokan atau supply chain industri litium.

Saat ini, Tiongkok mengendalikan ham­pir setengah dari produksi litium, dan 60 persen dari kapasitas produksi baterai lis­trik global. YK/SB/ahm/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment