Perppu Penundaan Pilkada Tunggu Pendaftaran Calon | Koran Jakarta
Koran Jakarta | May 31 2020
No Comments
Pesta Demokrasi I Kandidat Perseorangan Bisa Segera Ditetapkan

Perppu Penundaan Pilkada Tunggu Pendaftaran Calon

Perppu Penundaan Pilkada Tunggu Pendaftaran Calon

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Pemerintah hendaknya menunggu perkembangan terbaru penanganan pandemi Covid-19 sebelum mengeluarkan Perppu penundaan Pilkada serentak.

JAKARTA - Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda empat tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak dinilai tepat. Disarankan, pemerintah jangan buru-buru mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menunda pemilihan secara keseluruhan. Perppu penundaan Pilkada tunggu sampai masuk tahapan pendaftaran calon.

“Penundaan Pilkada sangat bergantung pada situasi pandemi korona ini.  Jika pandemi ini tidak berhenti sampai tahapan pendaftaran calon kepala daerah pada Juni nanti maka opsi penundaan masuk akal untuk dilakukan. Ada alasan kuat yang jadi dasar penundaan,” kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Andi Syafrani, di Jakarta, Jumat (27/3).

Menurut Andi, kalau sampai pendaftaran nanti pandemi korona ini masih mewabah, ya penundaan bisa diterapkan. Patokannya adalah hingga waktu pendaftaran calon. Hal itu dilakukan karena pada masa itu, tingkat partisipasi publik mulai penting dan pasti akan mulai melibatkan para pendukung.

Kecuali, dalam waktu yang tidak lama ini, para ilmuwan kesehatan sudah menemukan obat ampuh untuk virus korona maka tidak perlu ada penundaan.  “Mudah-mudahan segera diketemukan obat ampuhnya sehingga pandemi wabah ini segera berakhir sebelum masa pendaftaran calon di Pilkada," ujar Andi.

 

Antisipasi Sementara

 

Andi mengingatkan Perppu baru akan berguna setelah mempertimbangkan masalah pandemi ini dikaitkan dengan tahapan Pilkada, khususnya masa pendaftaran calon. Penundaan empat tahapan oleh KPU sudah cukup sebagai antisipasi sementara menyikapi penyebaran virus korona yang tak juga mereda. 

“Sebelum tahapan pendaftaran calon, penundaan cukup dengan Peraturan KPU (PKPU) untuk menyesuaikan jadwal dan tahapan sebagaimana yang sudah dilakukan KPU sekarang. Dengan memundurkan tahapan pelantikan PPS dan verifikasi faktual calon perseorangan," ujarnya. 

Andi juga menyinggung soal calon perseorangan. Dia berpendapat, untuk calon perseorangan, jika memang secara administrasi sudah dinyatakan memenuhi syarat maka sepantasnya dalam situasi seperti ini, calon bersangkutan dinyatakan lolos dan berhak mendaftar sebagai pasangan calon.

“Anggap saja ini sebagai suatu pengecualian dan keringanan mengingat situasi, karena setidaknya di atas kertas persyaratan mereka sudah terpenuhi. Kecuali yang memang nyata-nyata ditemukan adanya dukungan ganda atau diduga palsu dilihat secara administrasi yang membuat jumlah dukungan tidak memenuhi syarat," katanya.

Yang pasti, kata Andi, penundaan Pilkada akan berakibat serius pada kondisi kepastian hukum pemimpin daerah. Padahal saat ini, Pemda sangat penting perannya bersama pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana Covid-19 dan penanganan pasca pandemi nanti. Terutama dalam  memulihkan situasi ekonomi dan politik di daerah.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustyati mengusulkan penundaan Pilkada serentak 2020 yang akan diselenggarakan 23 September 2020. KPU telah mengeluarkan putusan penundaan empat tahapan Pilkada yaitu pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi dukungan untuk calon perseorangan, pencocokan dan penelitian (Coklit), dan pemutakhiran daftar pemilih.

Putusan tersebut disebabkan situasi penyebaran pandemi Covid-19 semakin meluas di Indonesia. "Dengan menunda empat tahapan ini sebenarnya juga berimplikasi dengan hari H Pilkada yang jatuh di bulan September ini," ucap Khairunnisa.

Dengan demikian, sambung perempuan yang akrab disapa Nisa itu, diharapkan KPU dapat memberi surat kepada Presiden untuk menerbitkan Perppu sebagai legalitas penundaan Pilkada. Dia berharap KPU menyiapkan simulasi jadwal tahapan Pilkada yang baru dan memperhitungkan konsekuensi dari penundaan ini.

Menurut Nisa, KPU pun perlu berkoordinasi dengan gugus tugas penanggulangan Covid-19 untuk mengetahui sejauh mana perkembangan penyebaran virus korona dan potensi ke depan. Dari koordinasi ini KPU bisa mendapatkan gambaran akan berapa lama pandemi ini berlangsung.

Senada dengan Nisa, pengamat politik dari LIPI, Wasisto Raharjo Jati mengungkap selain penerbitan Perppu, sebaiknya penyelenggara Pilkada, baik pusat maupun daerah perlu melakukan sosialisasi penundaan di daerah setempat yang diakibatkan merebaknya pandemi Covid-19.

 

ags/yag/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment