Koran Jakarta | July 22 2017
No Comments
Ormas Anti-Pancasila

Perppu Pembubaran Ormas Tidak Urgen

Perppu Pembubaran Ormas Tidak Urgen

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta – Pemerintah mewacanakan akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait pembubaran organisasi kemasyarakatan atau ormas. Alasannya, ketentuan tentang pembubaran ormas dalam UU Ormas memakan waktu panjang. Namun para penggiat hak asasi manusia berpendapat, Perppu pembubaran ormas tidak urgen untuk dikeluarkan. “Saya memahami fakta bahaya HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) bagi kemajemukan Indonesia.

Tetapi tidak ada situasi yang mendesak dan kegentingan yang memaksa sehingga harus dikeluarkan Perppu,” kata Direktur Riset Setara Institut yang juga dosen hukum tata negara UIN Syarif Hidayatullah, Ismail Hasani di Jakarta, Kamis (18/5). Ismail sendiri menyarankan sebaiknya pemerintah menggunakan mekanisme yang ada yakni ketentuan yang diatur dalam UU Ormas. Jadi, tidak perlu kemudian mengeluarkan Perppu. Apalagi, ketentuan itu belum pernah dijalankan.

Jika Perppu dikeluarkan, ia khawatir akan memicu kegaduhan baru. “Saya dorong agar pemerintah menapaki mekanisme yang sudah tersedia dalam UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas, sehingga langkah pembubaran itu bisa diobyektivikasi melalui proses peradilan,” ujarnya. Ditambahkan Ismail, jika jalan non yudisial ditempuh untuk membubarkan HTI, justru Presiden yang akan menanggung disinsentif politik, karena menempuh jalan yang tidak demokratis.

Ini juga bakal menimbulkan preseden buruk bagi jaminan kebebasan berserikat di masa depan. ”Jadi sebaiknya tidak dikeluarkan Perppu,” katanya. Hal senada diungkapkan juga oleh peneliti Institute for Crimnal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu. Erasmus juga berpendapat, Perppu pembubaran ormas tidak urgen.

Dan, ia juga menyarankan hal yang sama dengan Ismail, sebaiknya pemerintah menempuh mekanisme yang diatur dalam UU Ormas untuk membubarkan sebuah organisasi. “Alasan boleh dikeluarkan Perppu oleh MK kan jelas,” ujar Erasmus. Menurut Erasmus, Perrpu d bisa dikeluarkan salah satunya, dalam kondisi ada kekosongan hukum. Sementara soal pembubaran ormas, sudah ada UU Ormas yang mengaturnya. Jadi tidak ada kondisi kekosongan hukum. ags/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment