Koran Jakarta | July 21 2018
No Comments
suara daerah

Perluas Kawasan Tahura untuk Atasi Banjir di Bandung

Perluas Kawasan Tahura untuk Atasi Banjir di Bandung

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Kawasan Bandung utara, khususnya taman hutan raya (Tahura) memiliki fungsi penting bagi penyerapan air saat turun hujan di wilayah hulu, khususnya di Bandung. Namun, saat ini kondisinya sudah memprihatinkan akibat alih fungsi lahan hutan menjadi pertanian sayuran atau hortikultura.

Air hujan yang turun pun banyak yang terus meluncur ke bawah mengarah ke Kota Bandung. Hal itu semakin terlihat, saat hujan deras di bagian hulu, airnya sulit menyerap dan langsung meluncur ke arah Kota Bandung. Banjir pun sering terjadi. Kawasan Bandung utara merupakan lintas daerah antara wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung serta Bandung Barat.

Untuk mengatasi masalah tersebut perlu keterlibatan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Untuk mengetahui apa saja yang telah dan akan dilakukan jajaran Pemprov Jabar dalam mengatasi masalah banjir di kawasan Bandung utara, wartawan Koran Jakarta, Teguh Raharjo, berkesempatan mewawancarai Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, di Bandung, baru-baru ini. Berikut petikan selengkapnya.

Saat ini bagaimana kondisi kawasan Bandung utara dari pantauan provinsi? Sebenarnya sudah semakin baik. Sudah ada upaya penyulaman atau penanaman lahan gundul. Tapi, luasannya mungkin harus ditambah, khususnya untuk kawasan taman hutan raya sebagai hutan yang wajib dilindungi.

Yang bisa dilakukan untuk Tahura apa? Perluasan. Luas Tahura saat ini mencapai 528,39 hektare. Terdiri dari Blok Perlindungan 308,624 hektare, Blok Koleksi 44,471 hektare, dan Blok Pemanfaatan 175,308 hektare. Semua itu berstatus tanah negara. Sejak tahun 2003, pengelolaanya diserahkan ke Pemprov Jabar sehingga kami dapat melakukan aksi dengan mendorong terus perluasan Tahura. Ini sebagai salah satu solusi meminimalisir bencana ekologi di kawasan Bandung Raya.

Sebelumnya sudah pernah ada upaya perluasan? Pemprov Jabar mulai tahun 2010 hingga 2017, berhasil membebaskan tanah enclave dalam kawasan Tahura seluas 15,57 hektare dan tersisa 10,53 hektare belum terbebaskan. Sementara tanah di luar kawasan yang berbatasan langsung dengan Tahura hingga tahun 2017 telah dibebaskan sekitar 11,3 hektare. Kami akan terus berupaya membebaskan lahan enclave atau lahan sekitar berbatasan yang dikuasai oleh masyarakat. Dengan begitu, Tahura akan meningkatkan kawasan resapan air penangkal bencana ekologi di Bandung Raya.

Apakah memang banjir di Bandung akibat resapan air di hulu tidak maksimal? Banjir bandang yang terjadi kemarin di Kota Bandung, akibat run off aliran permukaan dari vegetasi Kawasan Bukit Bintang hingga Manglayang kurang rapat. Jadi, perluasan area di kawasan Tahura dapat menyerap banyak air hujan. Direncanakan, total perluasan kawasan akan membentang dari Dago sampai Jatinangor seluas 2.750 hektare, sehingga tambahan lahan Tahura itu akan menjadi green belt. Kalau 2.750 hektare itu jadi hutan, bisa menyerap 75 persen setiap hujan yang jatuh.

Soal perluasan ini rupanya ada pro dan kontra di masyarakat sekitar hutan, bagaimana menanggapinya? Tahun 2008–2009, pernah dilakukan upaya perluasan kawasan hingga ke Gunung Manglayang tersebut yang dikuasai BUMN Perhutani. Pemprov Jabar saat itu telah mendapat surat rekomendasi dari Bupati Bandung dan Bupati Sumedang, serta surat rekomendasi dari Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) dan Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, namun belum memperoleh respons positif dari Direksi Perhutani. Upaya tersebut dirintis sejak tahun 2006 dengan kajian perluasan telah lengkap di Dinas Kehutanan. Perluasan usulan diserahkan ke pemerintah pusat pada Maret 2010 dan mendapat persetujuan dari Dirjen PHKA dan Dirjen Planologi. Namun, sekali lagi, rencana itu belum memperoleh sambutan senada dari badan usaha milik negara. Tapi akan kami upayakan, tujuannya untuk atasi banjir dan bahaya bencana ekologi.

Artinya, akan ada masyarakat yang beralih pekerjaan, bukan lagi penggarap tanah hutan? Sesuai peraturan kementerian pertanian, dilarang menanam tanaman hortikultura di atas kemiringan 40 derajat. Bahwa bencana ekologi di Bandung Raya bisa direduksi jika semua pihak tidak menanam tanaman hortikultura, semisal sayur dan buahan, di lahan yang memiliki kemiringan tertentu. Selain itu, Pemprov Jabar mengimbau pemerintah kota dan kabupaten sebagai pemberi izin lapangan terus mengawasi pengembang yang mendirikan bangunan atau tempat wisata. Contohnya, direkomendasi pasti Pemprov Jabar instruksikan membangun zero run off dengan membuat embung, sumur resapan, dan biopori, maka itu harus diawasi betul pemerintah kota dan kabupaten dalam pelaksanaannya.

Termasuk izin membangun di kawasan Bandung utara? Iya. Pemberian izin pembangunan di kawasan Bandung utara juga harus lebih selektif. Sebab, kalau hitungannya daya dukung dan daya tampung, pembangunan di kawasan Bandung utara mestinya sudah harus dihentikan. Tidak boleh ada lagi. N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment