Koran Jakarta | June 27 2019
No Comments
Pengelolaan Utang - Dominasi Asing Membuat Bunga SBN Mengalir Keluar

Perlu Waspadai Risiko Porsi Asing di SBN

Perlu Waspadai Risiko Porsi Asing di SBN

Foto : KORAN JAKARTA/ONES
A   A   A   Pengaturan Font
Porsi kepemilikan asing pada obligasi negara dalam mata uang domestik di Indonesia paling tinggi di dunia.

JAKARTA – Porsi kepemilikan investor asing pada Surat Berharga Negara (SBN) dalam mata uang domestik yang mencapai 38,44 persen dinilai meningkatkan risiko pasar keuangan Indonesia ketika terjadi arus modal keluar (capital outflow).

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan terus meningkatkan porsi kepemilikan investor domestik pada SBN, salah satunya melalui penerbitan lebih banyak obligasi negara ritel. Ini sekaligus juga bertujuan memperdalam pasar keuangan domestik.

Ketua Pusat Kajian Ekonomi Kerakyatan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Munawar Ismail, mengatakan idealnya porsi investor domestik di SBN harus lebih besar ketimbang investor asing. Hal ini tidak hanya soal risiko terjadinya capital outflow, tapi juga soal pendapatan dari bunga obligasi itu.

“Karena kalau didominasi asing maka bunga obligasi akan mengalir ke mancanegara. Kalau banyak dikuasai dari dalam negeri maka bunganya mengalir ke dalam sendiri, multiplier effect-nya dinikmati di dalam negeri,” ujar dia, ketika dihubungi, Minggu (5/5). M

unawar menambahkan investor asing juga mencari negara yang menawarkan bunga lebih tinggi sehingga bank sentral mesti mengantisipasi kenaikan bunga di luar negeri agar instrumen investasi dalam rupiah tetap menarik. Akan tetapi, dia juga mengingatkan bahwa menarik lebih banyak pemodal domestik pada SBN berpotensi memicu perebutan dana antara pemerintah dan perbankan (crowding out). Apabila kupon SBN lebih tinggi dari bunga simpanan bank maka perbankan berpotensi mengalami kekeringan likuiditas. “Ini yang perlu dicermati dan dikelola dengan baik antara bank sentral dan pemerintah,” tukas Munawar.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengakui kepemilikan asing di Surat Utang Negara (SUN), terutama SBN, berisiko tinggi bagi Indonesia karena pasar keuangan menjadi rapuh jika terjadi guncangan eksternal yang mendorong arus modal keluar. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Luky Alfirman, mengemukakan, porsi asing di SBN ibarat pisau bermata dua.

Di satu sisi, hal itu mengindikasikan obligasi negara menarik bagi investor asing. Arus modal asing ke SBN juga berpengaruh positif bagi neraca transaksi modal dan finansial sehingga berdampak positif pula bagi neraca pembayaran. Di sisi lain, kepemilikan asing di SBN justru menimbulkan risiko besar, karena obligasi itu bisa dengan mudah dilepas investor jika kondisi ekonomi kurang menggembirakan.

“Kondisi keuangan Indonesia akan vulnerable jika ada pembalikan capital oleh asing,” jelas Luky, Jumat (3/5). Berdasarkan data Kemenkeu per 29 April 2019, total kepemilikan asing di SBN yang bisa diperdagangkan sebesar 962,57 triliun rupiah, atau 38,44 persen dari total SBN yang bisa diperdagangkan.

Ekonom senior, Faisal Basri, menilai porsi asing di SBN itu lebih tinggi dari negara-negara lain, seperti Tiongkok dan India di angka 4 persen, Thailand 15,7 persen, Brasil 16 persen, Turki 18 persen, dan Malaysia 24,6 persen.

“Tidak ada satu negara lain pun yang surat utang pemerintahnya dalam local currency setinggi Indonesia. Jangan di-underestimate (meremehkan) hal ini. Indonesia ini lebih rentan kalau ada gejolak, asingnya bisa menjual, dan ini perlu digarisbawahi,” jelas Faisal, belum lama ini.

 

Batas Aman

 

Sementara itu, Chief Economist BNI, Ryan Kiryanto, berpendapat berapa pun porsi kepemilikan asing di SBN tidak jadi soal, asalkan kondisi makroekonomi, fiskal, dan stabilitas keuangan terjaga dengan baik. “Tapi, karena kondisi makroekonomi fluktuatif atau naik turun, sebaiknya porsi asing dikelola pada batas aman, misalnya maksimal 30 persen dari total utang,” kata Ryan.

Menurut dia, memang akan lebih baik jika porsi kepemilikan utang lebih banyak ke investor domestik saja baik institusi, dana pensiun, lembaga keuangan maupun perorangan, sehingga kalau ada guncangan eksternal maupun internal tidak akan menghantam perekonomian nasional.

Saat ini, ungkap Ryan, waktu yang tepat bagi pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) melakukan pendalaman pasar keuangan melalui berbagai penerbitan instrumen investasi. 

 

SB/bud/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment