Koran Jakarta | June 26 2019
No Comments
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, soal Transparansi Dana Kampanye Pemilu Serentak 2019

Perlu Komitmen Transparansi Dana Kampanye dari Partai Politik

Perlu Komitmen Transparansi Dana Kampanye dari Partai Politik

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis pembatalan partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

 

Dari 16 parpol peserta Pemilu, hanya lima parpol yang laporan­nya lengkap, yakni PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, dan Partai Demokrat, sedangkan sisanya ada 11 parpol yang tidak menyerahkan LADK di beberapa provinsi dan ka­bupaten. Di samping itu, pelaporan dana kampanye begitu penting sebagai sarana transparansi sumber pendanaan parpol, serta dapat menjadi komitmen anti korupsi dari parpol.

Untuk mengupas hal tersebut lebih lanjut, Koran Jakarta mewaw­ancarai Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), di Jakarta, Minggu (24/3). Berikut petikannya.

Bagaimana pendapat Anda soal pembatalan keikutsertaan pemilu 11 parpol di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota?

Menurut saya, putusan itu sudah benar, KPU telah menindak 11 parpol yang belum menyerah­kan LADK, dengan pembatalan keikutsertaan dalam pemilu di berbagai provinsi dan kabupaten.

Selain itu, sanksi hukum ber­dasarkan UU kalau tidak meny­etorkan LADK adalah diskualifi­kasi. Jadi, KPU sudah membuat keputusan sesuai hukum.

Mengapa LADK begitu penting diserahkan oleh Parpol?

LADK itu bagian penting dalam administrasi Pemilu, untuk mendo­rong integritas Pemilu itu sendiri, sehingga parpol wajib untuk mendukung integritas dari pesta demokrasi tersebut. Kalau dia tidak lapor, maka ada persoalan komitmen keterbukaan dan integritasi dari parpol itu sendiri.

Mengapa sumber dana kampanye penting diketahui publik?

Laporan dana kampanye itu kan bagian esensial untuk menjaga inegritas Pemilu, sebab persoalan dana kampanye dalam Pemilu itu adalah jantung dari penyeleng­garaan Pemilu. Kampanye dan Pemilu tidak mingkin dilakukan tanpa uang. Nah, paling esensial itu memastikan sumber-sumber dana politik itu berdasar­kan sumber yang sah dan legitimate, itulah ke­mudian tujuan dibentuk laporan dana kampanye.

Lalu, bagaimana dengan pengeluaran dana kampanye?

Nah, kan ada 3 tahapan laporam dana kampanye, Laporan Awal Dana Kampa­nye (LADK), kemudian Lapo­ran Penerima Sumber Dana Kampanye (LPSDK), Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), jadi ada 3 laporan. Nah, komitmenmya tentu parpol harus mengikuti seluruh tahapan administrasi Pemilu. Laporan dana kampanye kan ba­gian dari administrasi Pemilu, tetapi bukan administrasi yang simpel, sangat esensial.

Namun, ada yang tak kalah penting dari sekadar sumber dana dan pengeluaran kampanye serta ketepatan waktunya, tetapi juga kebenaran dari laporan yang diberikan.

Jadi, data yang diberikan harus diverifikasi kebenarannya?

Jadi, menurut saya kita harus­nya lebih tidak hanya bicara soal ketepatan waktu, kapan melapor, apakah telat atau tidak, tetapi juga penyelenggara Pemilu khususnya KPU dan Bawaslu harus bicara soal kebenaran laporan. Kalau laporan diserahkan tepat waktu, tetapi tidak benar kan sia-sia. Butuh verifikasi dari Penyelenggara Pemilu, tidak hanya dari kantor akuntan publik.

Kemudian, pendapat Anda soal transparansi dari parpol kepada publik?

Sesungguhnya, prinsip transpar­ansi itu belum terbangun di partai politik. Sumber dana parpol kan ada 3, pertama berasal dari APBN, kedua dari iuran anggota, dan keti­ga sumbangan yang sah secara hu­kum. Yang baru dibuka publik baru yang sumber dari APBN, sementara iuran anggota dan sumbangan yang sah secara publik itu belum dibuka kepada publik.

Padahal, problemnya justru dari situ. Sikap transparansi itu belum terbangun dan terlembaga di par­pol. Transparansi harus dibangun sebagai bentuk komitmen anti ko­rupsi. Kalau tidak transparan, bisa jadi parpol menutupi pendanaan yang ilegal, tidak sah. trisno juliantoro/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment