Koran Jakarta | September 24 2019
No Comments
Antisipasi Resesi I Butuh Dukungan Daerah untuk Tarik FDI

Perlu Dorong Investasi Asing ke Manufaktur

Perlu Dorong Investasi Asing ke Manufaktur

Foto : Sumber: BKPM – Litbang KJ/and - KJ/ONES
A   A   A   Pengaturan Font
Selain berbagai insentif dan kemudahan, investasi asing akan lebih banyak mengalir ke Tanah Air jika pajak siluman bisa diberantas.

 

JAKARTA – Sejumlah kalangan mengemu­kakan untuk menarik lebih banyak investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) dan memenangi persaingan dengan ne­gara Asean lain, pemerintah perlu memberi­kan insentif dan fasilitas lebih baik dari yang ditawarkan negara tetangga itu.

Untuk saat ini, fasilitas dan insentif sebaik­nya diutamakan pada investasi di sektor ma­nufaktur karena memiliki dampak pengganda atau multiplier effect yang besar, sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga harus meng­ambil langkah taktis dan strategis guna meng­antisipasi potensi penurunan pertumbuhan ekonomi ke depan seperti yang diproyeksikan Bank Dunia. Salah satu upaya yang mendesak dilakukan yaitu memperkuat basis-basis pro­duksi dan mengejar perbaikan pada industri prioritas yang berorientasi ekspor ke pasar dan negara dengan konsumen terbesar, salah satu­nya ke Amerika Serikat (AS).

Pengamat ekonomi dari Universitas Air­langga, Leo Herlambang, mengemukakan un­tuk merangsang FDI, pemerintah perlu mem­berikan insentif lebih kepada investor asing agar Indonesia tetap menarik untuk dijadikan tujuan investasi. Di samping itu, pemerintah daerah juga harus didorong untuk mencipta­kan iklim yang ramah investasi, karena tanpa peran serta daerah, tetap sulit untuk mengha­rapkan investor mancanegara masuk.

“Segala aturan yang dapat mendorong FDI masuk perlu dikerahkan, apakah itu tax holi­day atau kemudahan lainnya. Namun, fasilitas ini sebaiknya difokuskan terutama untuk FDI di sektor industri manufaktur yang serapan te­naga kerjanya relatif lebih besar, sehingga mul­tiplier effect-nya akan terasa,” papar dia, ketika dihubungi, Kamis (12/9).

Menurut Herlambang, kepala daerah juga harus berlomba-lomba mendatangkan FDI, antara lain dengan cara memberikan ke­mudahan dan menekan segala ekonomi biaya tinggi, terutama pajak siluman yang banyak dikeluhkan oleh pengusaha.

“Kalau tidak demikian percuma saja, karena negara-negara lain telah jauh melangkah di de­pan kita dalam menarik investor,” tukas dia.

Terkait industri prioritas, peneliti Indef dari Center for Investment, Trade and Industry, An­dry Satrio Nugroho, memaparkan industri yang perlu dikebut seiring dengan makin sempit­nya waktu dari ancaman resesi global adalah komoditas atau produk unggulan Indonesia yang tidak terkena tarif di Section 301 dalam Trade Act 1974 di AS.

“Jadi secara sederhana, melihat produk Tiong­kok di AS yang terkena tarif, dan produk Indone­sia yang masih diberikan pembebasan tarif GSP (Generalized System of Preferences),” ujar dia.

Menurut dia, setidaknya ada tiga indus­tri yang perlu diperkuat dalam jangka pendek untuk menghadapi tantangan resesi ini, yaitu industri karet, furnitur, dan elektronik. Untuk karet, misalnya, Indonesia menjadi pemain keenam terbesar dengan menguasai pasar pro­duk karet setara dengan 1,9 miliar dollar AS. Sedangkan Tiongkok sudah dikenakan tarif Section 301 atas produk karet. Dan sebaliknya, 42 persen produk karet Indonesia dikenakan pembebasan tarif GSP.

Paling Rumit

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai kenaikan peringkat indeks kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB), dan penyederhanaan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) belum cukup mendo­rong kenaikan investasi

“Faktanya itu belum cukup, tidak cukup. Saya kira kita harus bisa lebih cepat lagi. Ka­rena negara-negara pesaing kita, kompetitor-kompetitor kita berlomba-lomba berbenah dengan tawaran yang lebih menarik investasi,” kata Presiden, Rabu (11/9).

Jokowi kembali menceritakan 33 perusa­haan asal Tiongkok yang melakukan relokasi, namun tidak ada satu pun yang ke Indonesia. Menurut dia, ini menjadi sebuah catatan besar untuk pemerintah.

Sementara itu, pemerintah berjanji merevisi 72 undang-undang yang dianggap tidak selaras dengan upaya menumbuhkan investasi di In­donesia. Revisi UU yang di antaranya dibuat sejak zaman penjajahan Belanda itu ditarget­kan tuntas bulan ini. Pembenahan persoalan perizinan terutama investasi ini, diakui peme­rintah paling rumit di Asean. YK/SB/bud/ers/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment