Koran Jakarta | August 24 2019
No Comments
Jaminan Sosial

Perlindungan Disabilitas Perlu Ditingkatkan

Perlindungan Disabilitas Perlu Ditingkatkan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Perlindungan so­sial untuk penyandang disabili­tas dan lanjut usia (lansia) perlu ditingkatkan. Hal ini seiring de­ngan tingginya angka penyan­dang disabilitas dan penduduk lansia di Tanah Air.

Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Ke­menterian Koordinator Pem­berdayaan Manusia dan Ke­budayaan (Kemenko PMK), Achmad Choesni, mengatakan perlindungan sosial bagi lansia dan disabilitas sudah diamanat­kan dalam Rencana Pemba­ngunan Jangka Menengah Na­sional (RPJMN) 2015–2019.

Ia menjelaskan, dalam RPJMN disebutkan harus ada peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas serta pe­nguatan skema perlindungan sosial bagi disabilitas dan lan­jut usia. Dan hal itu juga seja­lan dengan sasaran dan target Sustainable Development Goals (SDGs).

Ia menyebut lansia dan pe­nyandang disabilitas merupa­kan kelompok dalam siklus kehidupan yang memiliki ke­rentanan yang cukup tinggi. Kerentanan tersebut, berupa meningkatnya ketidakmam­puan menjalani hidup sehari-hari, ketidakmampuaan dalam bekerja, tidak memperoleh pe­rawatan dari keluarga hingga sulitnya akses kredit dan peker­jaan.

Choesni melanjutkan, saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 20 juta penduduk lansia dan secara perlahan menuju menjadi negara yang menua. Pada tahun 2050, kurang lebih 21,1 persen atau sekitar satu dari lima orang penduduk In­donesia akan memasuki usia lanjut.

“Hal tersebut harus diwas­padai sebab akan berdampak pada bertambahnya angka ke­miskinan. Berdasarkan analisa dari Susenas 2017 secara ke­seluruhan tingkat kemiskinan pada penduduk usai 65 tahun ke atas adalah 14,7 persen dan kemiskinan pada kelompok usia 80 tahun ke atas mencapai hingga di atas 30 persen,” jelas dia, di Jakarta, Jumat (19/3).

Terkait Kemiskinan

Sementara itu, untuk pe­nyandang disabilitas, menurut Choesni, kemiskinan memi­liki keterkaitan yang erat de­ngan disabilitas. Berdasarkan data Tim Nasional Percepat­an Penanggulangan Kemis­kinan (TNP2K) pada tahun 2018, hampir 9 persen pendu­duk Indonesia mengalami dis­abilitas sedang, dan sekitar 2 persen penyandang disabilitas berat.

Kendati demikian, kata dia, perlindungan sosial bagi mere­ka masih kurang. Karena itu, ia meminta sinergi antara peme­rintah pusat dan daerah untuk segera melakukan hal tersebut.

“Perlindungan sosial bagi lansia dan penyandang dis­abilitas yang ada sangat terba­tas. Untuk itu perlu perhatian semua baik pemerintah pusat dan daerah untuk bersiner­gi dalam memberikan perlin­dungan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas,” tan­dasnya. ruf/E-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment