Koran Jakarta | July 22 2018
No Comments
Strategi Pembangunan - Rupiah Kembali Tertekan Jadi Rp14.209 Per Dollar AS

Perkuat Substitusi Impor Pangan Bakal Hemat Devisa

Perkuat Substitusi Impor Pangan Bakal Hemat Devisa

Foto : koran jakarta/ones
A   A   A   Pengaturan Font

>>Perlu keberpihakan politik yang kuat untuk pangkas impor dan pacu ekspor.

>>Indonesia tertinggal dari negara tetangga karena 20 tahun terbebani obligasi rekap.

 

JAKARTA - Stabilisasi rupiah tidak cukup dilakukan melalui kebijakan moneter. Sebab, salah satu penyebab terus berlanjutnya tekanan depresiasi rupiah adalah impor yang terlalu tinggi tanpa diimbangi oleh pertumbuhan ekspor yang signifikan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mendukung habis-habisan industri substitusi impor terutama pangan. Selain itu, secara simultan pemerintah juga mesti memberi insentif besar bagi industri berorientasi ekspor sekaligus memperketat pengawasan devisanya.

Peneliti Indef, Abdul Manap Pulungan, mengatakan memacu industri substitusi impor, terutama pangan, dapat menghemat devisa negara yang terbatas.

Dalam jangka panjang, kebijakan untuk menekan impor itu akan memangkas permintaan valuta asing sehingga meredam tekanan depresiasi rupiah.

“Salah satu penyebab terus berlanjutnya pelemahan nilai tukar rupiah adalah impor terlalu tinggi. Impornya tidak hanya di industri, tapi juga pangan dan energi.

Makanya, kalau bisa dilakukan substitusi impor sangat bagus,” kata dia, di Jakarta, Rabu (23/5). Pada perdagangan di pasar spot kemarin, nilai tukar rupiah melemah 67 poin (0,47 persen) dibandingkan penutupan hari sebelumnya, menjadi 14.209 rupiah per dollar AS.

Ini merupakan posisi terlemah sejak September 2015. Mengenai kebijakan substitusi impor, Manap memaparkan beberapa solusi. Pertama, harus dipastikan komoditas pengganti impor itu tersedia secara berkelanjutan.

Solusi berikutnya adalah produksi masal. Artinya, harus ada pembukaan lahan baru dan penelitian varietas baru yang lebih unggul, sehingga program itu tidak hanya temporer.

“Pada saat yang sama, harus ada program pemerintah untuk mengubah kebiasaan masyarakat dari konsumsi beras ke makanan lain sesuai dengan potensi dan kebiasaan masing- masing daerah,” jelas dia.

Guru Besar Ekonomi Pertanian UGM, Masyhuri, mengingatkan melemahnya rupiah mesti menyadarkan bahwa sikap permisif pemerintah terhadap impor seperti pangan dan barang konsumsi harus segera dievaluasi.

Fakta juga menunjukkan ekspor tak pernah meningkat signifikan, sebaliknya justru terjadi deindustrialisasi karena makin kuatnya impor.

“Artinya, impor ini sudah soal politik. Jadi perlu keberpihakan politik yang kuat. Begitu juga soal ekspor,” ungkap dia.

Masyhuri mencontohkan ekspor produk perkebunan hingga kini terus bertumpu pada bahan mentah dan gagal mendukung produk turunan yang kuat.

Sebab, insentif membuat produk turunan atau hilirisasi, masih minim, sehingga pengusaha yang tertarik bermain di sektor hilir gagal tumbuh besar.

Beban BLBI

Sebelumnya, sejumlah kalangan menyatakan RI bisa meniru kredibilitas dan transparansi pengelolaan utang negara yang diterapkan Malaysia.

Dengan kondisi ekonomi yang lebih baik dari Indonesia, pemerintah Malaysia masih mengkhawatirkan kemampuan membayar akibat kenaikan utang.

Saat krisis keuangan 1997, Malaysia juga terkena imbasnya, tapi perekonomian negara itu relatif lebih stabil berkat keberanian mematok mata uangnya.

Yang membedakan dampak krisis itu dengan Indonesia terutama adalah, Malaysia tidak punya tanggungan obligasi rekapitalisasi perbankan sehingga mampu tumbuh menjadi negara berpenghasilan menengah.

Di sisi lain, Indonesia hingga kini harus menanggung obligasi rekapitalisasi perbankan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dari utang sekitar 700 triliun rupiah pada 1998, jumlahnya terus meningkat akibat akumulasi bunga berbunga menjadi sekitar 3.500 triliun rupiah pada 2018.

“Ini sama saja negara memberi subsidi kepada debitur BLBI dari pajak rakyat yang tidak menikmati utang tersebut. Hal ini juga menunjukkan bagaimana kebijakan bailout untuk kroni bisa mematikan satu bangsa.

Malaysia bisa lebih sehat dari Indonesia karena tidak ada obligasi rekap,” ungkap Direktur PSM Yogyakarta, Ade Irsad Irawan. YK/ahm/WP

 

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment