Koran Jakarta | September 18 2019
No Comments
Kinerja Ekonomi - Pasar Apresiasi Pembangunan Infrastruktur dalam 5 Tahun Terakhir

Perkuat Kepastian Hukum demi Pertumbuhan Tinggi

Perkuat Kepastian Hukum demi Pertumbuhan Tinggi

Foto : KORAN JAKARTA/ONES
A   A   A   Pengaturan Font
>> Konstelasi politik hasil Pemilu 2019 mesti dukung berlanjutnya reformasi sosioekonomi.

>> Kepastian hukum menjadi dasar bagi terciptanya kontrak bisnis yang pasti dan transparan.

JAKARTA – Pemerintah mesti membenahi iklim investasi terutama dengan memperkuat kepastian hukum serta memangkas banyaknya regulasi yang memicu ekonomi biaya tinggi. Hal itu sangat diperlukan untuk menarik lebih banyak investasi guna menopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pelemahan realisasi investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) pada tiga bulan pertama tahun ini dinilai merupakan salah satu sebab utama pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak melaju kencang.

Chief Economist Bank CIMB Niaga, Adrian Panggabean, mengatakan setelah data pertumbuhan ekonomi triwulan I-2019 yang tercatat sebesar 5,07 persen, pemerintah ke depan semestinya bisa memanfaatkan sejumlah momentum untuk menggenjot instrumen pertumbuhan secara optimal. “Salah satu ketidakpastian besar yang membayangi Indonesia telah terjawab lewat proses pemilu yang aman dan demokratis pada 17 April lalu,” ujar dia, di Jakarta, Selasa (7/5).

Hasil penghitungan sementara pun mengindikasikan potensi ketegangan berkepanjangan akibat prospek perolehan suara yang ketat pada pilpres telah terhindarkan. “Sebab, jarak hasil penghitungan sementara perolehan suara cukup jauh antara petahana dan penantang,” jelas Adrian.

Menurut dia, pertanyaan yang muncul di kalangan pelaku pasar dan bisnis pascapemilu adalah, apakah konstelasi politik hasil Pemilu 2019 mampu menciptakan prakondisi kokoh bagi berlanjutnya reformasi sosioekonomi dalam lima tahun mendatang. “Reformasi yang dimaksudkan adalah perbaikan signifikan dalam aspek infrastructure software.

Mereka memiliki ekspektasi yang sangat tinggi, Indonesia akan melakukan upgrade komprehensif pada aspek infrastructure software. Persisnya dalam perbaikan iklim usaha, mobilisasi tabungan dalam negeri, dan reindustrialisasi sektor manufaktur,” papar Adrian. Dia mengakui pembangunan infrastructure hardware lima tahun terakhir merupakan pencapaian terbesar pemerintah yang diapresiasi pasar dan pelaku bisnis.

Peningkatan signifikan penyediaan dan penyebaran jalan, jembatan, fasilitas irigasi, bandara, pelabuhan, jaringan layanan kereta, layanan sosial, dan komunikasi menyebabkan dimensi akses, khususnya potensi mobilitas barang dan penduduk, meningkat signifikan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengakui pertumbuhan ekonomi 5,07 persen karena investasi hanya tumbuh sekitar 5,03 persen pada Januari– Maret 2019. Pertumbuhan itu jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan periode sama 2018 sebesar 7,94 persen. Lemahnya pertumbuhan investasi, menurut dia, disebabkan oleh penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 pada 17 April lalu.

Penentuan calon pemimpin kerap berpengaruh besar pada keputusan bisnis dan investasi. Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Telisa Aulia Valianty, mengharapkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memulihkan iklim investasi, dengan menciptakan stabilitas dan kepastian politik.

“Pemerintah harus mendorong agar pertumbuhan ekonomi kuartal II melaju lebih kencang. Caranya, juga dengan mendorong agar investasi asing masuk ke industri 4.0. Jika stabilitas dan kepastian politik terwujud, harus diikuti dengan kebijakan dan gebrakan baru,” jelas dia.

 

Lima Sasaran

 

Terkait ketiga agenda dalam infrastructure software, Adrian memaparkan ada lima sasaran yang diharapkan pelaku bisnis untuk bisa terselesaikan, yaitu semakin tegaknya kepastian hukum sebagai dasar bagi terciptanya kontrak bisnis yang pasti dan transparan, dan diatasinya ketidakseimbangan kronis antara produktivitas dan biaya tenaga kerja.

Hal ketiga, lanjut dia, diatasinya kebergantungan kronis terhadap modal asing. Lalu, upaya menyelesaikan masalah defisit ganda di sisi fiskal dan transaksi berjalan secara berkelanjutan. Terakhir, mengatasi persoalan gejala deindustrialisasi prematur di sektor manufaktur.

Menurut Adrian, selama satu dekade terakhir, laju pertumbuhan sektor industri manufaktur berada di bawah pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) agregat. Selama empat dekade terakhir produk ekspor utama Indonesia tetap didominasi oleh resource-related industries. 

 

bud/ers/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment