Perkawinan Anak di Bawah Umur | Koran Jakarta
Koran Jakarta | August 13 2020
No Comments
PERSPEKTIF

Perkawinan Anak di Bawah Umur

Perkawinan Anak di Bawah Umur

Foto : Antara/Aprionis
Ketua TP PKK Provinsi Kepulauan Babel, Melati Erzaldi saat webinar dalam mewujudkan Babel sebagai Kota Layak Anak dalam memperingati Hari Anak Nasional di Pangkalpinang, Jumat (24/7).
A   A   A   Pengaturan Font
Perkawinan anak yang tinggi di Indonesia merupakan persoalan multidimensi. Artinya, dipengaruhi oleh banyak faktor penyebab

Praktik perkawinan anak menjadi perhatian pemerintah di tengah mewabahnya virus korona (Covid-19). Pemerintah  melalui  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) berupaya memperluas dan memperkuat sinergi dengan berbagai lapisan masyarakat dalam menghapus atau mencegah praktik perkawinan anak ini. United Nations Population Fund (UNFPA) memprediksi akan terjadi sekitar 13 juta perkawinan anak di dunia pada rentang waktu 2020–2030, akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan analisis UNFPA, peningkatan praktik perkawinan anak terjadi karena makin tingginya angka kemiskinan sebagai dampak dari pandemi.

Salah satu upaya yang telah dilakukan Kementerian PPPA yakni melalui program gerakan bersama pencegahan perkawinan anak yang diinisiasi ulang pada 31 Januari 2020. Gerakan tersebut melibatkan 17 kementerian/lembaga, pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota, terutama bagi 20 provinsi yang angka perkawinan anak di atas angka rata-rata nasional, termasuk 65 lembaga masyarakat yang selama ini bermitra, komunitas-komunitas, dunia usaha, dan tokoh agama.

Pendidikan terkait kesadaran hukum atas hak anak lebih dikembangkan lagi di masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat semakin menyadari bahwa perkawinan anak berdampak buruk dan mengancam pemenuhan hak yang seharusnya didapatkan. Dengan demikian, mata rantai perkawinan anak, terutama di perdesaan, bisa diputus.

Praktik perkawinan anak akan memberi dampak buruk yang berkepanjangan, mulai dari persoalan yang terkait faktor kesehatan hingga kemiskinan. Berdasarkan penelitian badan kesehatan dunia, WHO, pada Januari 2020, perempuan di bawah usia 20 tahun secara fisik belum siap mengandung dan melahirkan. Risikonya, kelahiran bayi dengan berat badan rendah, prematur, dan komplikasi kehamilan lainnya. Dampak lainnya adalah kekerasan dalam rumah tangga hingga pemberian pola asuh tidak tepat pada anak.

Selain itu, perkawinan anak usia kurang dari 18 tahun sering menyebabkan ketidaksiapan mental sehingga banyak risiko yang akan dihadapi. Risiko itu di antaranya anak putus sekolah. Anak  kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan, kehilangan kesempatan yang lebih luas dalam bekerja, serta mengalami tingkat stres tinggi karena tidak siap punya anak. Hal tersebut kemudian berdampak pada aspek ekonomi. Pendidikan rendah berkorelasi dengan pendapatan yang rendah pula. Selain itu, karena memiliki beban baru untuk menafkahi keluarga, perkawinan anak meningkatkan risiko naiknya pekerja anak.

 Pemerintah telah menargetkan penurunan angka perkawinan anak menjadi 8,74 persen pada 2024, melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024. Tercatat persentase angka perkawinan anak di Indonesia pada 2018 sebesar 11,21 persen. Pada 2017, ada 22 provinsi yang memiliki persentase perkawinan usia anak di atas angka rata-rata Indonesia. Provinsi paling tinggi ditemukan kasus perkawinan usia anak ialah Kalimantan Selatan dengan persentase 23,12 persen. Menyusul Kalimantan Tengah dengan 20,94 persen dan Sulawesi Barat 19,37 persen. Sedangkan tiga provinsi terendah secara berturut-turut, yaitu Yogyakarta 2,21 persen, DKI Jakarta 3,18 persen, dan Kepulauan Riau 4,00 persen.

Pada 2018, terjadi perubahan angka perkawinan usia anak di tiap-tiap provinsi. Jumlah provinsi dengan persentase perkawinan usia anak di atas angka rata-rata pun menurun menjadi 20 provinsi. Provinsi paling banyak ditemukan perkawinan usia anak adalah Sulawesi Barat dengan presentase 19,4 persen. Kemudian, Kalimantan Tengah dengan 19,1 persen, dan Sulawesi Tenggara dengan angka 19,0 persen. Sementara itu, tiga provinsi paling sedikit ditemukan kasus perkawinan usia anak, yaitu DKI Jakarta dengan presentase 4,1 persen, Kepulauan Riau dengan 4,7 persen dan Sumatra Utara dengan 4,9 persen.

Perkawinan anak yang tinggi di Indonesia merupakan persoalan multidimensi. Artinya, dipengaruhi oleh banyak faktor penyebab, di antaranya kemiskinan, kondisi geografi, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi, serta adanya stereotip tertentu dalam kepercayaan masyarakat. Peningkatan angka masyarakat yang berpendidikan diharapkan dapat membantu menurunkan angka perkawinan anak di bawah umur. ν

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment