Koran Jakarta | October 21 2019
No Comments

Perjuangan Gereja di Masa Pendudukan Jepang

Perjuangan Gereja di Masa Pendudukan Jepang
A   A   A   Pengaturan Font

Judul : Surviving The “Dai Nippon”
Penulis : RD Simon Petrus L Thahjadi
Penerbit : Obor
Cetakan : 2017
Tebal : 321 halaman
ISBN : 978–979- 565-805-4

Kolonialisme Jepang (1942–1945) berdampak buruk luar biasa yang dirasakan seluruh rakyat Indo­nesia, termasuk umat Katolik. Sebagian pengamat berpendapat keadaan Gereja Katolik pada zaman Jepang suram dan tidak berkembang karena para misio­naris diinternir, sehingga misi mandek. Seolah hidup mati Gereja ditentukan kegiatan para misionaris asing.

Menurut buku, yang terjadi justru sebaliknya. Pada masa pendudukan Jepang, Gereja menunjukkan jati diri sebagai umat Allah yang penuh vitali­tas, meski para misionaris tidak bisa menyertai (hlm 2). Tesis utama buku ini memang membenarkan, masa pen­dudukan Jepang telah menjadi suasana kelam bangsa dan Gereja Katolik.

Meskipun begitu, saat itu terdapat saksi iman yang bertahan dari kesulit­an besar. Kebanyakan mereka adalah awam yang kuat, tanpa bantuan Barat. Tokohnya umat, bukan anggota tarekat. Mereka baik pribumi maupun non­pribumi merupakan umat Allah. Mereka ibarat bahtera telah berhasil melalui gelombang besar di bawah kekuasaan Jepang.

Jepang mengakui agama-agama, kalau menguntungkan. Agama Kris­ten dianggap musuh. Contoh paling jelas eksekusi atas Mgr Aerts dan tujuh imam tarekat Hati Kudus di Langgur, Kepulauan Kei. Tanpa pembuktian dan pengadilan, mereka dibunuh atas tuduhan berkolaborasi dengan tentara Australia. Banyak dampak yang ditim­bulkan penjajahan Jepang bagi Gereja Katolik. Ada 74 imam, 47 bruder, dan 161 suster meninggal di tempat-tempat tahanan (hlm 59).

Selama masa pendudukan Jepang, misi Gereja Katolik di Hindia Belanda memang mengalami krisis berat. Para misionaris Eropa, yang sebagian besar orang Belanda, ditahan dan diinternir di semua wilayah, kecuali pantai selatan Papua.

Di seluruh Nusantara hanya ada dua uskup kulit putih yang tidak ditahan, yakni Mgr Willekens di Jakarta. Jepang segan karena posisinya sebagai wakil Takhta Suci yang memiliki hubungan diplomatik dengan Jepang. Kemudian, Mgr Leven di Ende yang dibela oleh tim Klerus dari Jepang.

Kebanyakan sekolah Katolik dibeku­kan karena dianggap meracuni anak-anak dengan pendidikan Barat. Namun, karya misi di bidang sosial dan medis umpamanya karya para suster di tempat penampungan lepra di Singkawang, Kalbar, lembaga tunarungu di Wono­sobo dan di berbagai tempat perawatan, dibiarkan. Dalam kondisi demikian sulit, yang bisa bergerak leluasa adalah para pelayan Gereja yang pribumi, di antaranya Mgr Soegijapranata, 19 imam pribumi, 60 bruder, dan 206 suster. Na­mun, mereka tidak bisa diperbantukan ke pulau-pulau lain akibat larangan meninggalkan pulau.

“Dalam situasi darurat itu para katekis, guru, dan tokoh awam se­tempat bekerja secara mandiri, tanpa imbalan apa pun. Memang itu sung­guh banyak memantapkan kesadaran Gereja sendiri,” (hlm 302). Kenyataan, imam pribumi mampu bekerja baik, meski fasilitasnya sangat minim, telah mendapat pengakuan tulus dari rekan misionaris dari Eropa.

Hal ini membangkitkan kesadaran dan sikap percaya diri imam pribumi yang kelak di tahun 1970-an mencuat kembali dalam pembicaraan tentang “indonesianisasi” klerus dan hidup religius serta gerakan inkulturisasi. Buku ini ditulis berdasarkan buku-buku se­cara umum tentang zaman pendudukan Jepang, aneka biografi umat biasa yang menceritakan pengalaman, dan aneka wawancara dengan saksi hidup. Usia para saksi rata-rata di atas 80 tahun.

Sumber lain didapat di Tokyo, Kyoto, dan Nagasaki. Kemudian, catatan-cata­tan yang masih dalam bahasa Belanda di arsip-arsip keuskupan. Diresensi Muhammad Aminulloh, Alumnus STAI Al-Khoziny Buduran Sidoarjo

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment