Koran Jakarta | August 16 2017
No Comments
Suara daerah

Pergub DIY Taksi “Online” Segera Diterbitkan

Pergub DIY Taksi “Online” Segera Diterbitkan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Dalam dua minggu terakhir pemberitaan mengenai pelarangan taksi online di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) cukup menyita perhatian publik. Pemicunya salah satunya adalah pernyataan Plt Kepala Dinas Perhubungan DIY, Gatot Saptadi yang menyatakan taksi pelat hitam berbasis aplikasi online akan dilarang dalam Pergub yang segera diterbitkan.

Pertengahan pekan lalu, pernyataan itu dibantah seiring dengan penjelasan Gubernur DIY terkait Pergub Taksi Online. Bagaimana sebenarnya sikap Pemerintah Provinsi DIY terkait taksi berbasis aplikasi online, berikut petikan wawancara wartawan Koran Jakarta, Eko Sugiarto Putro dengan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, di Yogyakarta, pekan lalu.

Benar Anda akan mengeluarkan larangan taksi online? Tidak pernah saya bilang akan melarang. Sopo sing arep nglarang? (Siapa yang mau melarang?)

Kabarnya akan mengeluarkan Pergub larangan? Bukan melarang. Saya atau siapa pun pejabat di DIY tidak pernah mengatakan melarang. Yang kami pikirkan itu bagaimana fairness, keadilan, untuk semua pelaku transportasi ini bisa tercapai. Taksi online tidak jadi masalah asalkan mendapat aturan yang sama. Perlu ada aturan agar taksi online juga membayar pajak, seperti taksi konvensional.

Jadi ini terkait bayar pajaknya? Ya semuanya, soal rebutan konsumen, harga, dan lain sebagainya. Soal pajak ini penting karena dengan bayar pajak taksi konvensional kan jadi tidak bisa memberi harga yang semurah taksi online. Sing taksi bayar pajak, sing pelat item ora bayar pajak ( taksi konvensional bayar pajak, yang pelat hitam tidak bayar pajak). Itu kan nggak fair. Bagaimana diatur supaya fair itu terjadi.

Bagaimana terkait Permenhub Taksi Online? Pergub ini akan menjadi jembatan bagi Permenhub. Pergub tersebut intinya akan menjadi peraturan yang berprinsip keadilan, bukan semata- mata ditujukan untuk melarang jenis taksi tertentu. Sehingga kedua kendaraan, baik taksi online maupun konvensional dapat mematuhi peraturan dan tentu saja juga peraturan perpajakan.

Taksi online menggunakan pelat hitam tentu sulit untuk melacak pajaknya? Makanya kita berpikiran bagaimana agar kendaraan pelat hitam jika ingin beroperasi seperti taksi harus melalui prosedur yang berlaku, termasuk berganti menjadi pelat kuning karena sejatinya pelat hitam itu dilarang. Sementara kita harap ada organisasi, mereka berorganisasi dulu sambil ada proses untuk jadi pelat kuning. N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment