Koran Jakarta | September 15 2019
No Comments
Kerja Sama Lembaga

Perempuan Punya Andil dalam Pendirian RI

Perempuan Punya Andil dalam Pendirian RI

Foto : KORAN JAKARTA/AGUS SUPRIYATNA
PERLIHATKAN MOU | Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) dan Plt Ketua BPIP, Hariyono (kanan) memperlihatkan MoU yang telah ditandatangani bersama, disaksikan Megawati, di Kemendagri, Jakarta, Senin (20/5).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Kaum perempuan di republik in tidak bisa diremehkani. Pernyataan itu keluar dari mulut Plt Kepala Badan Pengelola Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono usai ia menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding antara lembaganya dengan Kementerian Dalam Negeri di Ruang Sidang Utama, Gedung A Lantai 3, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, Senin (20/5).

Nota kesepahaman itu sendiri ditandatangani oleh Hariyono selalu Plt Ketua BPIP dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Ikut hadir menyaksikan penandatanganan MoU, Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno yang juga mantan Wakil Presiden RI dan pejabat teras di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Selesai meneken MoU, Hariyono memberi sambutan.

Dalam sambutannya, ia menyinggung soal peran kaum perempuan dalam mendirikan republik. Kata dia, kaum perempuan, punya andil dalam pembentukan republik. Ia pun kemudian menceritakan peran dua orang tokoh perempuan dalam Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam badan itu, ada andil dan peran dua orang perempuan yakni Hajjah Raden Ayu Maria Ulfah atau Maria Ulfah Santoso atau Maria Ulfah Soebadio Sastrosatomo dan Nyonya Sunaryo Mangunpuspito.

“Kita juga membuktikan justru salah satu atau bahkan satu-satunya partai di lima kali pemilu di era reformasi menang tiga kali justru partai yang dipimpin perempuan, bukan laki-laki. Artinya, perspektif gender harus kita pahami juga,” katanya.

Mendengar itu, Megawati Soekarnoputri yang hadir tampak tersenyum. Hariyono pun melanjutkan paparannya. Kali ini ia menyinggung soal polemik hari lahir Pancasila. Katanya, di media sosial, masih ada beberapa orang yang beranggapan bahwa Pancasila itu hari lahirnya adalah 18 Agustus 1945. Mereka meragukan kelahiran Pancasila pada 1 Juni.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ikut menambahkan. Tjahjo berharap, dengan ditekennya MoU, kerja membumikan Pancasila terutama di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah lebih mudah lagi. Nota kesepahaman itu sendiri mencakup beberapa hal. Pertama terkait dengan fasilitasi penguatan dan penyusunan rancangan serta identifikasi peraturan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. ags/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment