Koran Jakarta | September 24 2019
No Comments
Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Veri Junaidi, soal Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Perempuan Harus Diberi Kesempatan Jadi Pimpinan di Alat Kelengkapan Dewan

Perempuan Harus Diberi Kesempatan Jadi Pimpinan di Alat Kelengkapan Dewan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Pada Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat peraturan yang mewajibkan partai politik mengikutsertakan minimal 30 persen caleg perempuan dalam Pemilu Legislatif (Pileg).

 

Kendati demikian, kebi­jakan tersebut harus di­kawal lebih lanjut setelah proses pelantikan anggota dewan terpilih. Salah satunya adalah menempatkan keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan di parlemen.

Seperti diketahui, saat ini keterwakilan perempuan di parle­men masih berkisar pada angka 20 persen, yang masih jauh dari target yang ditetapkan yakni 30 persen. Untuk mengupas hal tersebut Ko­ran Jakarta mewawancarai Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Veri Junaidi, di Jakarta, Minggu (8/9). Berikut petikannya.

Keterwakilan perempuan dalam parlemen meningkat 20 persen. Meskipun tidak signifi­kan, bagaimana pendapat Anda?

Kami dari Kode Inisiatif mengapresiasi karena memang tiap periode pileg naik terus soal keterwakilan perempuan di parle­men. Nah, catatan saya sebenarnya, mestinya nilai atau persentase keterwakilan perempuan itu bisa lebih tinggi dibanding dengan sekarang.

Apa catatannya?

Saya memberikan catatan se­benarnya bagi perjuangan teman-teman perempuan. Mestinya ke depan kalau mau mendorong keterwakilan perem­puan itu bukan hanya mendorong hanya dalam proses pencalo­nan atau pe­milihan saja, tapi juga di dalamnya mesti me­masti­kan keterpilihan mereka sampai duduk di parlemen, memastikan bahwa perolehan suara mereka tidak, misalnya dicurangi di dalam proses. Nah, itu juga sebenarnya menjadi salah satu catatan kenapa kemudian nilainya kalaupun naik tidak cukup signifikan.

Dengan 20 persen keter­wakilan perempuan pada periode mendatang, apakah Anda optimis hak-hak perem­puan akan terwakilkan dalam parlemen 2019–2024?

Untuk mengejar itu sebetulnya satu yang harus dilakukan caleg perempuan terpilih, yakni mereka harus memenuhi hak untuk dapat men­duduki pimpinan dan alat keleng­kapan dewan. Itu dulu hak yang terlihat yang riil. Oleh karena itu, menurut saya, kalau pada ukuran itu kalau melihat komitmen sekarang itu belum. Salah satunya hak mereka bisa menduduki alat kelengkapan dan pimpinan dewan.

Apakah karena belum ada aturan khusus mengenai persentase perempuan di alat kelengkapan dewan?

Nah, sebagai contoh revisi UU MD3 sekarang konsepnya hanya pada jumlah pimpinan MPR. Tapi putusan MK yang bicara mengenai keterwakilan perempuan di alat kelengkapan itu pun tidak per­nah dibahas dalam pembahasan sekarang. Oleh karena itu, menurut saya, ini yang memang perlu men­jadi perhatian bagi dewan untuk memenuhi hak perempuan, salah satunya hak perempuan di pimpi­nan alat kelengkapan. Saya juga meyakini kalau alat kelengkapan ini, ia bisa lebih banyak diisi oleh perempuan, perempuan itu lebih telaten, lebih jeli dan bisa dipercaya.

Kalau untuk konteks regulasi berkaitan dengan perempuan ke depan, apakah bisa terpenuhi dengan persentase 20 persen?

Justru itu. Yang mau saya sam­paikan adalah, kalau selama ini perempuan hanya sebagai anggota kan posisinya akan berbeda dengan perempuan jika ada di posisi alat kelengkapan. Sehingga mereka bisa lebih mempengaruhi lebih besar kebijakan apa yang disusun oleh DPR, memimpin sidang, menginisiasi misalnya. Ini kan satu step yang perlu didorong lagi. Bukan hanya berapa orang perempuan di dewan, tapi perempuan menduduki pimpi­nan alat kelengkapan. Sehingga perempuan bisa dapat mempenga­ruhi kebijakan yang akan diperoleh parlemen. trisno juliantoro/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment