Koran Jakarta | June 27 2019
No Comments
Defisit Transaksi Berjalan

Perbaiki Defisit untuk Redam Gejolak Ekonomi

Perbaiki Defisit untuk Redam Gejolak Ekonomi

Foto : Sumber: BKPM – Litbang KJ/and - KJ/ONES
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Sebagai upaya mengu­rangi gejolak makroekonomi ke depan, pekerjaan rumah pemerintah ada­lah menekan defisit transaksi berja­lan atau current account deficit (CAD) melalui serangkaian kebijakan struk­tural untuk meningkatkan ekspor dan daya saing industri dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk impor. Dengan begitu, Indonesia bisa me­ngurangi kebergantungan pada dana asing, terutama investasi portofolio.

Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati, mengatakan untuk menekan CAD harus dilihat dari dua sisi, yai­tu ekspor dan impor. Dari sisi ekspor, pemerintah perlu memetakan dulu industri yang berpotensi punya daya saing tinggi.

“Apa yang kita mau jual dan laku. Ar­tinya, komoditas apa yang punya daya saing dan itu permintaannya tinggi,” kata Enny, di Jakarta, Selasa (12/2).

Sedangkan dari sisi impor, lanjut dia, industri substitusi impor perlu dikembangan untuk memperbaiki CAD. “Impor yang nggak perlu, seper­ti barang konsumsi, kita lakukan sub­stitusi impor dengan kebijakan yang komprehensif. Ini sudah sangat banyak yang bisa dikembangkan,” tukas Enny.

Menurut dia, kebijakan itu bisa dimulai dari pengadaan barang pe­merintah, misalnya dengan meng­utamakan produk dalam negeri. “Apakah barang elektronik atau furni­tur, itu dananya cukup besar. Jangan hanya dilihat dari pemerintah pusat, tapi ada pemerintah daerah juga yang melakukan pengadaan,” papar dia.

Sebelumnya dikabarkan, defisit neraca transaksi berjalan Indonesia mencapai 31,1 miliar dollar AS atau 2,98 persen terhadap Produk Domes­tik Bruto (PDB), tahun lalu. Ini nyaris mendekati batas aman 3 persen dari PDB. Defisit sempat mencapai 3,18 persen dari PDB pada 2013.

Lebih jauh, Enny juga mengung­kapkan kendala lain yang cukup krusial adalah dari sisi investasi. Sebab, untuk menumbuhkan industri diperlukan in­vestor. Selama ini, mereka bukan tidak tertarik berinvestasi di Indonesia, tapi persoalannya untuk memulai bisnis di Indonesia dinilai terlalu ruwet.

Hal itu tecermin dari indeks ke­mudahan berbisnis (Ease of Do­ing Business/EoDB) di Indonesia (EODB). Meskipun skor EoDB su­dah naik, tapi rating untuk memulai usaha masih di atas 100.

“Yang enam item penentu utama untuk memulai investasi itu masih di atas 100 semua. Kalau ini segera diselesaikan sebenarnya punya po­tensi besar untuk terjadinya hilirisasi industri terutama di manufaktur, ter­masuk yang berbasis perkebunan tambang,” jelas Enny.

Data Badan Koordinasi Penanam­an Modal (BKPM) menunjukkan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia turun 8,8 persen pada tahun lalu. (Lihat infografis)

Dukung Ekspor

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah berkomitmen mengu­rangi CAD yang diwujudkan dalam kebijakan yang mendukung ekspor dan mengurangi impor.

Menurut dia, pemerintah terus me­nyisir kebijakan bidang industri dan kepabeanan dan cukai. Berbekal Per­aturan Ditjen Bea dan Cukai Nomor 1 Tahun 2019, tata laksana ekspor ken­daraan bermotor dalam bentuk com­pletely built-up (CBU) pun berubah.

Sebelumnya, eksportir harus memberitahukan barang paling lambat sebelum masuk ke pabean, membu­tuhkan dokumen nota pengembali­an informasi (NPI), dan pembetulan jumlah dan jenis barang yang dieks­por sebelum masuk ke pabean. ahm/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment