Peraturan KPU Mengakomodir Keterwakilan Perempuan | Koran Jakarta
Koran Jakarta | August 13 2020
No Comments
Pemilu 2019 - Ada Desakan Perempuan Menempati Posisi Strategis di Parpol dan Parlemen

Peraturan KPU Mengakomodir Keterwakilan Perempuan

Peraturan KPU Mengakomodir Keterwakilan Perempuan

Foto : ANTARA/Yudhi Mahatma
PERTEMUAN TERTUTUP - Ketua KPP RI, GKR Hemas (ketujuh dari kiri), Anggota KPU, Evi Novida Ginting (kelima dari kanan), Anggota Dewan Pakar KPPI, Lena Maryana (keempat dari kanan) dan Anggota MPI, Titi Anggraeni (ketiga dari kanan) berfoto bersama usai mengadakan pertemuan tertutup bahas keterwakilan perempuan, di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (26/1).
A   A   A   Pengaturan Font
Perjuangan untuk keberhasilan keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen dalam kepengurusan Parpol dan daftar calon anggota legislatif di pusat dan daerah, terus dilakukan.

jaKARTA – KPU, Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPPRI), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Maju Perempuan Indonesia (MPI) sepakat, mendorong partisipasi perempuan baik di perwakilan partai politik, maupun dalam setiap agenda sosialisasi KPU yang akan dilaksanakan, baik di tingkat pusat dan kabupaten/ kota.

Anggota KPU, Evi Novida Ginting, mengatakan, keterwakilan perempuan adalah suatu hal yang sangat penting. Apalagi dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan bahwa keterwakilan 30 persen hanya berlaku di tingkat pusat kepengurusan parpol.

Padahal, lanjut Evi, KPU sudah sejak 2014 mengusulkan agar keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen tidak hanya sebatas tingkat kepengurusan parpol di pusat, tetapi juga keterwakilan 30 persen diperluas hingga kabupaten/ kota lantaran pada Pemilu 2014 lalu, seluruh parpol peserta Pemilu dapat memenuhi ketentuan tersebut.

“Keterwakilan perempuan sangtalah penting, dan aturan tersebut tentu akan diakomodir melalui PKPU 2018 terkait pencalonan legislatif,” ujar Evi Novida Ginting, dalam konferensi persnya, di media center KPU. Evi menambahkan, untuk soal 30 persen keterwakilan perempuan dalam pemilu ini, KPU harus terus melakukan konsultasi dengan DPR.

Perempuan harus ada di semua unsur, untuk menjaga proses demokrasi yang dibangun di atas praktek dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. ”Tanpa perwakilan perempuan, tidak ada demokrasi,” tegas mantan Komisioner KPUD Sumatera Utara itu.

Ketua KPP-RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, menilai, pada saat Pemilu 2014, perolehan suara terhadap keterwakilan perempuan mengalami penurunan. Oleh karena itu, KPPRI meminta KPU melakukan pengawalan terhadap keterwakilan 30 persen perempuan, tidak hanya di pusat tetapi juga di kabupaten/kota.

Ia juga meminta, agar KPU tidak hanya menagkomodir 30 persen keterwakilan perempuan saja, tetapi harus memberikan jaminan untuk perempuan bisa dapat menempati posisi-posisi strategis, baik di parpol maupun di institusi. Ratu Yogyakarta itupun menegaskan, agar KPU menempatkan perempuan agar mendapatkan posisi nomor 1 atau 2 di parpol.

“KPU harus mendukung dan menjamin perjuangan perempuan agar bisa menempati posisi strategis baik di parpol maupun pemerintahan,” kata GKR Hemas. Anggota Dewan Pakar Maju Perempuan Indonesia (MPI), Titi Anggraeni, menegaskan, sejumlah Ormas perempuan memiliki harapan besar kepada KPU sebagai regulator teknis kepemiluan di bawah UU Pemilu.

Ia pun mengapresiasi komitmen KPU terkait keterwakilan perempuan, dimulai dari Pemilu 2014 sampai diproses rekrutmen tim seleksi calon anggota KPU Provinsi melalui pembentukan tim seleksi. Titi menambahkan, perjalanan Pemilu kita masih panjang, sehingga keterwakilan 30 persen dalam Pemilu harus terus diperkuat dengan komitmen penuh dari KPU. Ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon memang termuat dalam UU Pemilu, tetapi komitmen pemaknaannya harus dilakukan di setiap daerah pemilihan.

 

Dukungan Pemerintah

 

Hal senada disampaikan oleh Anggota Dewan Pakar KPPI, Lena Maryana Mukti yang menegaskan, apabila sejumlah Ormas perempuan bergerak tanpa adanya dukungan afirmasi dari pemerintah, maka keterwakilan 30 persen perempuan tidak akan berjalan maksimal.

Oleh karena itu, KPPI mengapresiasi kepada KPU, yang menyampaikan komitmennya untuk mengakomodir landasan hukum bagi keterwakilan 30 persen perempuan melalui PKPU-nya.

“Kami berterimakasih kepada KPU, yang memiliki komitmen memperjuangkan perempuan dalam pencalonan perempuan di pileg,” tuturnya. Ia menambahkan, pada Pilkada 2018, walaupun tingkat partisipasi dan representasi perempuan naik, tetapi kebijakan afirmatif ini seakan diabaikan. 

 

rag/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment